Suara Kita

Masyarakat Sipil Sumbar Tolak Revisi UU KPK

Sumbarkita.com, Padang – Rencana revisi terhadap undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) yang sedang bergulit di Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR RI ) mendapat penolakan di Sumatera Barat (Sumbar).

Puluhan mahasiswa dan para aktivis dari berbagai lembaga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar menggelar aksi bentuk penolakan mereka ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Sumbar, Kamis 18 Februari 2016.

Koalisi masyarakat sipil Sumbar menilai, revisi UU KPK yang didukung oleh sembilan partai politik ( Parpol ) merupakan upaya pelemahan terhadap KPK, sehingga akan menyuburkan upaya korupsi di Indonesia.

Dalam orasi dan spanduknya, mereka juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk menolak revisi tersebut. Massa juga meminta komitmen anggota DPRD Sumbar untuk juga menolak revisi sebagai suara masyarakat Sumatera Barat.

Massa juga membentangkan spanduk besar yang memuat sembilan parpol pendukung revisi. Mereka meminta warga untuk tidak memilih parpol tersebut, karena dinilai tidak pro pemberantasan korupsi.

Namun, keinginan massa untuk bertemu langsung dengan para anggota dewan yang berasal dari sembilan partai pendukung revisi tidak terlaksana. Mereka hanya ditemui oleh seorang anggota DPRD dari partai yang menolak revisi. Para anggota DPRD lainnya disebut oleh sekretaris dewan tidak berada di tempat atau sedang dinas luar. Rencana Massa yang hendak masuk ke dalam gedung dewan dihalangi personil kepolisian. (Ads)

 

 

 

Komentar Anda