Suara Kita

Alasan Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar Tolak Revisi UU KPK

Sumbarkita.com, Padang – Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat (KMSSB) menggelar aksi penolakan terhadap rencana revisi Undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), ke gedung  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, kamis, 18 Februari 2016.

KMSSB menilai, upaya revisi UU KPK justru bertujuan untuk melemahkan institusi KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi di Indonesia. Menurut koordinator aksi Ikhwan Syaputra, revisi tersebut dicurigai sebagai upaya sejumlah elit politik dan pihak yang tidak suka dengan kemampuan KPK, serta ajang konsolidasi kelompok status quo yang memiliki irisan kepentingan untuk pembubaran KPK.

Juru bicara aksi Arief Paderi menyebut setidaknya ada sepuluh persolan dalam naskah revisi UU KPK yang menjadi alasan KMSSB menolah revisi tersebut. Mereka juga mendesak seluruh fraksi di DPR RI membatalkan rencana pembahasan revisi UU KPK, dan meminta Presiden Joko Widodo menolak membahas revisi UU KPK bersama DPR dan menariknya dari program legislasi nasional 2015-2019.

10 persoalan di naskah revisi UU KPK menurut Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar Tolak Revisi UU KPK :

  1. Pembentukan Dewan Pengawas KPK yang dipilih dan diangkat oleh Presiden
  2. Mekanisme penyadapan yang harus izin Dewan Pengawas
  3. Penyadapan hanya dapat dilakukan pada tahap penyidikan
  4. Muncul dualisme kepemimpinan di KPK
  5. KPK tidak dapat mengangkat penyelidik dan penyidik secara mandiri
  6. Hanya penyidik KPK asal kepolisian dan kejaksaan yang dapat melakukan proses penyidikan
  7. Prosedur pemeriksaan tersangka harus mengacu pada KUHAP
  8. KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi
  9. Proses penyitaan harus seizin Dewan Pengawas
  10. Tidak ada ketentuan Peralihan.

 

Komentar Anda