Sumbarkita.com, Padang - Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Sumatera Barat Teguh Afrianto melakukan kunjungan kerja ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumatera Barat pada Senin, 16 Juni 2025. Kunjungan ini bertujuan menjajaki peluang kerja sama strategis dalam bidang perlindungan transportasi umum.

Teguh yang didampingi sejumlah staf langsung disambut oleh Kepala DPMPTSP Sumbar Adib Alfikri bersama jajarannya di kantor DPMPTSP. Pertemuan tersebut membahas kemungkinan kolaborasi antara kedua instansi terkait program perlindungan pengguna angkutan umum.

"Kunjungan kami selain silaturahmi juga untuk menjajaki kemungkinan adanya kerja sama strategis antara Jasa Raharja dengan DPMPTSP Sumbar," ungkap Teguh kepada wartawan usai pertemuan.

Fokus utama pembahasan adalah sinergi dalam pengelolaan Dana Pertanggungan Wajib Kendaraan Bermotor Umum (DPWKP) untuk angkutan penumpang umum dan angkutan sewa khusus berbasis online. Teguh menjelaskan bahwa perizinan usaha dan operasional kendaraan umum berpotensi dikelola oleh DPMPTSP Sumbar dalam kerangka kerja sama ini.

Menanggapi usulan tersebut, Adib menyampaikan komitmen penuh DPMPTSP untuk mendukung inisiatif perlindungan masyarakat. "Pihak kami siap mendukung sepenuhnya selama masih dalam batas kewenangan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegas Adib.

Kepala DPMPTSP Sumbar juga menegaskan bahwa instansinya siap memfasilitasi koordinasi dengan pihak terkait untuk urusan di luar kewenangannya. Hal ini dilakukan demi memastikan program perlindungan dapat berjalan optimal.

"Terutama apabila ini menyangkut pemberian perlindungan dan kepastian jaminan penumpang angkutan umum serta masyarakat Sumatera Barat yang menggunakan transportasi umum resmi," ujar Adib.

Kedua pimpinan instansi sepakat bahwa kolaborasi ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada warganya. Kerja sama strategis antara Jasa Raharja Sumbar dan DPMPTSP diharapkan dapat meningkatkan rasa aman masyarakat pengguna transportasi umum di Sumatera Barat.

Program DPWKP sendiri merupakan skema perlindungan wajib yang memberikan jaminan kepada penumpang angkutan umum dalam hal terjadi kecelakaan. Dengan sinergi kedua instansi, proses perizinan dan pengawasan diharapkan lebih terintegrasi untuk memastikan seluruh operator angkutan umum memiliki perlindungan yang memadai.

Cekricek.id, Jakarta — Sektor energi terbarukan di Sumatera Barat mendapat angin segar dengan masuknya minat investasi dari korporasi asal Negeri Sakura. PT Awina Sinergi Internasional, anak perusahaan A-Wing Group Jepang, mengonfirmasi keseriusan untuk merealisasikan proyek pengelolaan limbah berteknologi tinggi di wilayah tersebut.

Komitmen ini terungkap dalam pertemuan bisnis antara manajemen Awina dengan delegasi pemerintah Sumatera Barat di kantor pusat perusahaan, SME Tower, Jakarta, Kamis (13/6/2025). Hadir dalam diskusi tersebut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat Adib Alfikri, Wali Kota Padang Fadly Amran, serta sejumlah kepala dinas terkait.

Representasi Awina diwakili langsung oleh Presiden Komisaris Nakamura Hirohide dan Direktur Utama Ananda Setiyo Ivannanto. Kedua pejabat tinggi perusahaan ini memaparkan rencana detail pengembangan teknologi waste-to-energy yang akan diimplementasikan di Kota Padang.

Adib menjelaskan bahwa agenda pertemuan merupakan tindak lanjut kunjungan tim Awina ke Sumatera Barat periode sebelumnya. Gubernur secara personal menugaskan dirinya bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi untuk mengeksplorasi peluang kerjasama dengan investor Jepang tersebut.

"Awina memiliki track record yang mumpuni dalam mengembangkan energi terbarukan dan sistem manajemen limbah yang ramah lingkungan. Pengalaman mereka sangat sesuai dengan kebutuhan daerah kami," kata Adib dalam keterangan pers.

Teknologi unggulan yang ditawarkan Awina meliputi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dan produksi Refuse Derived Fuel (RDF) sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Kedua inovasi ini dinilai dapat menyelesaikan dua persoalan sekaligus: krisis energi dan penumpukan sampah.

Pejabat DPMPTSP tersebut menegaskan bahwa penanganan limbah telah masuk dalam agenda prioritas kepemimpinan gubernur saat ini. Strategi ini sejalan dengan target pengembangan energi terbarukan yang berkelanjutan di tingkat provinsi.

"Kehadiran Wali Kota Padang dalam pertemuan ini sangat strategis mengingat lokasi pilot project TPST akan ditempatkan di wilayah Kota Padang," tambah Adib.

Direktur Utama Awina, Ivan, menyampaikan hasil evaluasi awal terhadap kondisi pengelolaan sampah di Kota Padang. Berdasarkan kajian internal perusahaan, volume limbah harian di kawasan tersebut telah memenuhi parameter minimum untuk operasional fasilitas pengolahan modern.

"Kami telah menjadwalkan kunjungan teknis ke Kota Padang pada 16 Juli 2025 untuk melakukan asesmen lapangan yang lebih detail. Antusiasme dan dukungan penuh dari pemerintah daerah menjadi faktor penentu dalam keputusan investasi energi terbarukan ini," ungkap Ivan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat Tasliatul Fuaddi mengakui bahwa problematika sampah telah menjadi tantangan bersama seluruh kabupaten dan kota di provinsi. Tanpa solusi komprehensif, kondisi ini berpotensi memperburuk kualitas lingkungan hidup di masa depan.

Fuaddi mengusulkan dua alternatif lokasi untuk realisasi proyek energi terbarukan tersebut. Opsi pertama adalah TPA Regional Payakumbuh yang sedang dalam status penutupan sementara akibat insiden tanah longsor pada 20 Desember 2023. Pilihan kedua adalah TPA Regional Solok yang dinilai memiliki akses infrastruktur lebih baik.

"Ekspektasi kami adalah Awina dapat mengawali investasi di Kota Padang sebagai model percontohan. Kesuksesan proyek ini akan membuka peluang replikasi di daerah-daerah lain di Sumatera Barat," harap Fuaddi.

Sumbarkita.com, Dharmasraya - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumbar, Adib Alfikri, menekankan perlunya penguatan pengawasan perizinan yang ketat antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Hal tersebut disampaikan dalam forum diskusi strategis yang digelar Bupati Dharmasraya di Kediaman Resmi Bupati Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, Selasa (3/6/2025) malam.

Adib mengingatkan bahwa setiap tingkatan pemerintahan memiliki tanggung jawab melaksanakan pengawasan perizinan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing. Pertemuan yang bertema "Diskusi Strategis" ini menghadirkan para pemimpin Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta perusahaan swasta yang beroperasi di sektor perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan perbankan.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, khususnya Dinas Pertanian dan Perkebunan. Kegiatan ini bertujuan mempererat hubungan kerja sama sekaligus membangun kolaborasi strategis untuk pembangunan Kabupaten Dharmasraya secara berkelanjutan.

Didampingi sejumlah Pejabat Fungsional Penata Perizinan, Kepala DPMPTSP Sumbar menyampaikan amanat Gubernur Sumatera Barat terkait dampak aktivitas perusahaan perkebunan dan pertambangan. "Kami meminta supaya para perusahaan yang aktivitasnya berakibat kepada rusaknya jalan agar berkontribusi dalam pemeliharaan dan perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkan karena berdampak terhadap aktivitas masyarakat luas," tegas Adib.

Lebih lanjut, Adib menegaskan bahwa peran pengawasan perizinan oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan provinsi menjadi kunci utama dalam menjaga kepatuhan perusahaan. Mekanisme pengawasan ini memungkinkan pemerintah daerah memberikan teguran langsung apabila ditemukan penyimpangan atau dampak negatif akibat aktivitas usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan.

"Apabila dalam pengawasan ditemukan adanya penyimpangan ataupun dampak buruk akibat aktivitas usaha, maka Pemda bisa langsung memberikan teguran untuk segera ditindaklanjuti oleh perusahaan terkait," ujar Adib menjelaskan pentingnya koordinasi antar tingkatan pemerintahan.

Sementara itu, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani dalam sambutannya meminta keterlibatan aktif badan usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Selain program CSR, Bupati Annisa secara khusus meminta kontribusi perusahaan perbankan untuk mempercantik kawasan ibu kota kabupaten.

"Selain CSR, kami minta kepada perusahaan perbankan agar berkontribusi untuk mempercantik kawasan Ibu Kota Kabupaten dalam bentuk mengarahkan biaya promosi untuk menata taman yang ada atau membuat yang baru. Perusahaan nanti dapat mencantumkan logo perusahaan dan Pemkab akan membebaskan pajak reklamenya," tegas Bupati Annisa memberikan insentif bagi pelaku usaha yang berpartisipasi.

Sebelum mengakhiri pertemuan, Kepala DPMPTSP Sumbar menghimbau seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun Kabupaten Dharmasraya dan menciptakan hubungan harmonis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Menurutnya, hubungan yang harmonis akan menciptakan situasi kondusif bagi iklim investasi yang pada akhirnya membuat Dharmasraya semakin menarik di mata investor potensial.

"Hubungan yang harmonis akan menciptakan situasi yang kondusif bagi iklim investasi. Sehingga Dharmasraya akan semakin menarik di mata investor potensial untuk menanamkan modalnya," pungkas Adib menekankan pentingnya sinergi dalam mendukung pengawasan perizinan yang efektif untuk pembangunan daerah berkelanjutan. [*/ag]

Sumbarkita.com, Batusangkar - Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tuah Sepakat tengah menjalankan transformasi strategis dalam mendukung program hilirisasi digital dan ketahanan pangan nasional melalui pendekatan bertahap di Kabupaten Tanah Datar. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini membuktikan bahwa pembangunan nasional dapat dimulai dari tingkat daerah dengan kolaborasi dan inovasi yang terukur.

Direktur Utama Perumda Tuah Sepakat, Veri Kurniawan, menjelaskan bahwa sejak mendapat penyertaan modal dari Pemerintah Daerah pada akhir tahun 2022, perusahaan langsung mengoperasikan tiga unit bisnis strategis. "Kami mengaktifkan TuasMart untuk mendukung hilirisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta distribusi pangan murah, TuasMedia untuk digitalisasi aset dan potensi wisata, serta TuasFood sebagai fasilitas ekonomi di pusat Kota Batusangkar," ungkap Veri dalam keterangan tertulis kepada Cekricek.id, Rabu (13/11/2024).

Program pasar murah keliling nagari yang dijalankan TuasMart sepanjang tahun 2023 menjadi bentuk intervensi harga pangan berbasis kebutuhan masyarakat. Perumda juga menjalin kemitraan strategis dengan BUMD DKI Jakarta untuk memperoleh pasokan Minyakita dari Food Station. Sejumlah produk olahan seperti ayam beku dan pisang frozen telah diuji coba di pasar lokal sebagai bagian dari pengembangan rantai pasok produk beku Tanah Datar.

Dalam aspek hilirisasi digital, TuasMedia melakukan pendokumentasian profesional terhadap UMKM mulai dari warung makan, kedai kopi, hingga destinasi wisata. Konten promosi dipublikasikan melalui kanal media sosial @TanahDatarSpot dan @SumbarSpot dengan memberikan file foto dan video secara gratis kepada pelaku usaha. Langkah ini bertujuan membentuk ekosistem digital yang mandiri bagi UMKM Tanah Datar.

Program Nagari Go Online menjadi inisiatif terbaru TuasMedia untuk mendigitalisasi seluruh nagari di Tanah Datar secara komprehensif. Perumda secara aktif mendatangi kantor-kantor wali nagari dan menawarkan program digitalisasi sebagai kontribusi konkret terhadap pemerintahan nagari. "Melalui digitalisasi, potensi lokal akan dikenal perantau, wisatawan, dan investor potensial," terang Veri.

Beberapa nagari di Tanah Datar telah menyepakati program Nagari Go Online sebagai proyek percontohan pada awal tahun 2025. Perumda Tuah Sepakat menargetkan seluruh 75 nagari di Kabupaten Tanah Datar dapat terdigitalisasi secara bertahap.

Untuk memperkuat ketahanan pangan, Perumda Tuah Sepakat memperoleh dukungan fasilitas cold storage dan reefer container dari Badan Pangan Nasional pada akhir tahun 2024. Fasilitas infrastruktur ini akan dioperasikan mulai tahun 2025 untuk menyimpan cabai dan komoditas sayur saat panen raya guna menstabilkan harga pasar. Selain itu, fasilitas tersebut akan digunakan mengolah buah segar menjadi produk beku bernilai tambah atau frozen fruit.

Kabupaten Tanah Datar memiliki lahan subur yang cocok untuk berbagai buah komersial seperti alpukat, sirsak, melon, dan stroberi. Perumda mulai mengintervensi sektor ini dengan pendekatan hilirisasi melalui penciptaan kepastian harga dan pasar bagi petani lokal.

Strategi hilirisasi ini membuka peluang baru bagi pertanian buah berkualitas yang dapat dipasarkan dalam bentuk segar maupun olahan. Target pasar diarahkan pada sektor Hotel, Restoran, dan Katering (HOREKA) di Sumatera Barat, Pekanbaru, dan Jambi.

Perumda kini merancang skema kolaboratif bersama BUMDes dan kelompok tani di nagari sebagai bagian pengembangan One Village One Product (OVOP). Konsep yang telah berhasil diadopsi di berbagai kota besar Indonesia ini dikembangkan di Tanah Datar agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penghasil bahan mentah, tetapi juga pelaku aktif dalam rantai nilai. Perumda menyediakan dukungan logistik, infrastruktur, dan jaringan pasar, sementara BUMDes dan masyarakat menjadi produsen serta pengelola produk unggulan nagari.

"Seluruh langkah ini dirancang sebagai ekosistem jangka panjang yang tidak bergantung pada figur tertentu. Kami membangun sistem, bukan sekadar proyek," jelas Veri. Fondasi yang dibentuk saat ini diharapkan dapat dilanjutkan siapa pun pemimpinnya dengan arah dan semangat yang sama yaitu membangun dari bawah, memberdayakan masyarakat, dan membuka ruang kontribusi bagi generasi muda.

Sebagai perusahaan publik, Perumda Tuah Sepakat memahami bahwa hasil kerja mereka akan selalu dalam sorotan masyarakat. Namun, hal tersebut justru menjadi semangat untuk tetap terbuka, akuntabel, dan siap dievaluasi. "Bagi Tuah Sepakat, kritik bukanlah ancaman, tetapi bagian dari proses untuk menjadi lembaga yang semakin relevan dan bertumbuh," tambahnya.

Program hilirisasi digital dan ketahanan pangan yang dijalankan Perumda Tuah Sepakat masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan dukungan serta ruang untuk terus berkembang. Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan jalan pulang bagi petani yang ingin sejahtera, UMKM yang ingin tumbuh, nagari yang ingin dikenal, dan generasi muda yang ingin kembali membangun kampung halamannya. [*/]

Sumbarkita.com, Padang — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menggagas program bertajuk Galeh Babelok sebagai upaya memperkuat keterlibatan perantau dalam peningkatan ekonomi daerah.

Program Galeh Babelok merupakan inisiatif promosi potensi daerah yang berfokus pada tiga sektor utama, yakni perdagangan (trade), pariwisata (tourism), dan investasi (investment), atau TTI. Langkah ini sejalan dengan prioritas nasional yang menempatkan sektor TTI sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Kepala Disperindag Sumbar, Novrial, menjelaskan bahwa Galeh Babelok mengintegrasikan sejumlah agenda promosi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Misi Dagang Disperindag, Promosi dan Travel Fair Dinas Pariwisata, serta Investment Forum dan Business Matching dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dikemas dalam satu agenda besar bernama Galeh Babelok Sumatera Barat.

“Selama ini masing-masing OPD—Disperindag, DPMPTSP, dan Dispar—melaksanakan kegiatan promosi secara terpisah. Dengan adanya Galeh Babelok, seluruh program tersebut digabungkan dan disinergikan dengan agenda kunjungan Bapak Gubernur ke daerah-daerah yang memiliki komunitas perantau Minang,” ujar Novrial.

Lebih lanjut, Novrial menyampaikan bahwa komunitas perantau Minang yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Minang (IKM) di wilayah tujuan program juga berperan aktif dalam menyukseskan acara, termasuk dalam penyediaan tempat pertemuan.

“Selain dengan IKM setempat, kami juga menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah tujuan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dukungan yang diharapkan antara lain berupa fasilitas tempat, kurasi peserta, serta keterlibatan OPD terkait,” tambahnya.

Novrial juga menekankan pentingnya kurasi peserta dalam program ini. Hanya pelaku usaha dengan produk berkualitas, kesiapan penjualan, dan potensi permintaan tinggi di daerah tujuan yang akan diikutsertakan.

Di kesempatan terpisah, Kepala DPMPTSP Sumbar, Adib Alfikri, menuturkan bahwa pihaknya telah menggelar rapat koordinasi dan coaching clinic dengan DPMPTSP kabupaten/kota se-Sumbar sebagai bentuk dukungan terhadap Galeh Babelok.

“Rapat koordinasi dilakukan untuk menginventarisasi data potensi investasi dan aset daerah yang layak dikembangkan melalui kerja sama. Sementara coaching clinic bertujuan memberikan asistensi teknis kepada DPMPTSP kabupaten/kota dalam menyusun data potensi yang akurat dan siap digunakan,” jelas Adib.

Selain itu, DPMPTSP Sumbar juga telah menjalin komunikasi dengan pengurus KADIN di provinsi tujuan kunjungan serta asosiasi bisnis seperti PHRI, APINDO, dan REI.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Luhur Budianda, melalui sambungan telepon mengatakan bahwa pihaknya tengah menyiapkan data destinasi pariwisata unggulan beserta fasilitas pendukungnya untuk dipromosikan dalam Galeh Babelok. Dispar juga melibatkan PHRI, Indonesia Home Stay Association (IHSA) atau Perhimpunan Homestay Sumatera Barat (PHSB), serta desa wisata.

“Para pelaku pariwisata yang akan dilibatkan diwajibkan memiliki produk dan pengalaman yang mumpuni. Kami juga mendorong mereka untuk menyiapkan paket-paket wisata yang berkualitas dan menarik secara harga,” ujar Luhur yang akrab disapa Budi.

Menutup perbincangan, Novrial menyampaikan bahwa kegiatan perdana Galeh Babelok akan dilaksanakan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

“Semoga Galeh Babelok berjalan lancar dan berdampak nyata terhadap peningkatan hubungan dagang, investasi, dan kunjungan wisata, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat,” pungkasnya. [*/AG]

Sumbarkita.com - PO Antar Lintas Sumatera (PO ALS) telah menjadi salah satu perusahaan otobus legendaris di Indonesia yang telah menghubungkan Pulau Sumatera hingga ujung Pulau Jawa selama lebih dari lima dekade. Didirikan pada 29 September 1966, PO ALS menjadi pionir transportasi darat yang mengawali perjalanan dari Kotanopan hingga ke Jember, bahkan sempat menjangkau Madura.

Cikal Bakal PO ALS: Dari Pedagang Hasil Bumi hingga Pionir Transportasi

Dalam sebuah wawancara di PerpalZ TV, Direktur Utama PT ALS Efrizal Nursewan, Komisaris Utama Sahrul Nasution, dan Komisaris Indra Lubis bercerita panjang tentang sejarah PO ALS.

PO ALS didirikan oleh tujuh orang saudagar dari Kotanopan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Di antaranya adalah Sakti Lubis yang dikenal sebagai pemimpin utama beserta rekan-rekannya seperti Nursewan (ayah dari Efrizal Nursewan), Jazbaat Bagja Santi, Jago Lembang (almarhum), Muhammad Arif, Muhammad Hariri Lubis, dan Anafiah.

"Awalnya, mereka adalah saudagar-saudagar dari desa Kotanopan. Mereka dulunya berdagang hasil hutan dan hasil bumi lainnya. Kemudian, mereka memiliki truk untuk mengangkut barang dagangan mereka," jelas Indra Lubis dikutip Kamis (8/5/2025).

Para pendiri ini, yang awalnya memiliki bisnis individual, akhirnya bersepakat untuk membentuk usaha angkutan penumpang. Dengan semangat kekeluargaan dan visi yang jauh ke depan, mereka mendirikan PT ALS yang secara resmi disahkan oleh notaris Marasutan Nasution pada 29 September 1966.

"Kenapa namanya Antar Lintas Sumatera? Karena dari awal, orang tua kita sudah memikirkan untuk menyambung seluruh Nusantara. Dari awal, para pendiri berjuang tanpa rasa cemas dan takut," ungkap Efrizal Nursewan dengan bangga.

Menerobos Medan Berat Demi Menghubungkan Pulau

Pada masa-masa awal, PO ALS mengoperasikan rute dari Kotanopan ke Medan, kemudian berkembang ke Bukittinggi yang merupakan persimpangan strategis dari dan menuju berbagai kota penting di Sumatera. Dari sana, jaringan trayek PO ALS meluas ke Pekanbaru, Jambi, Palembang, dan akhirnya mencapai Lampung.

Yang mengagumkan, pada era tersebut kondisi infrastruktur jalan masih sangat memprihatinkan. "Dulu jalan masih berlumpur dan lubangnya sebesar mobil. Terutama jalan antara Panti Rawa ke Panti, lubangnya kalau masuk bisa hilang mobil," kenang Sahrul Nasution.

Perjalanan dari Medan ke Lampung pada waktu itu membutuhkan waktu hingga tujuh hari. Bus-bus PO ALS harus melewati rute panjang via Bukittinggi, Singkarak, Linggau, hingga Tanjung Enim, karena jalur Lintas Timur Sumatera belum ada seperti sekarang.

"Di tengah kondisi sulit itu, para pendiri ALS beserta para awak bus berjuang keras. Mereka adalah pahlawan tanpa jasa," tambah Indra Lubis dengan penuh penghargaan.

Masuk ke Jawa: Merealisasikan Visi Besar

Impian para pendiri PO ALS untuk menghubungkan Sumatera dengan Jawa akhirnya terwujud pada era 1980-an, ketika pemerintah membuka program migrasi dan transportasi antar pulau. PO ALS mulai membuka trayek ke Pulau Jawa melalui penyeberangan dari Merak ke Bakauheni.

"Para pendiri sudah berpikir sampai ke ujung Pulau Sumatera, hingga akhirnya bisa sampai ke Jawa. Mereka membuka rute hingga Solo, Yogyakarta, bahkan sampai Jember dan Madura," jelas Efrizal.

Yang menarik, pada masa itu sistem operasi masih konvensional. Bus-bus dari Sumatera hanya sampai Merak, lalu penumpang diseberangkan ke Bakauheni menggunakan kapal, dan disambut oleh bus ALS lainnya yang sudah siap di Jawa untuk melanjutkan perjalanan.

"Di Jawa, walaupun mobilnya tidak sampai, agen-agennya ada. Orangnya dibawa sampai Merak, diseberangkan pakai kapal ke Bakauheni, disambut oleh ALS, lalu dibawa sesuai trayek yang dituju. Konsep yang luar biasa untuk zaman itu," ungkap Sahrul.

Nilai-Nilai yang Dipertahankan: Kejujuran, Kekeluargaan, dan Tanggung Jawab Sosial

PO ALS dibangun dengan fondasi nilai-nilai yang kuat dan masih dipertahankan hingga kini. Di antaranya adalah saling percaya, kejujuran, semangat kekeluargaan, dan kepedulian sosial.

"Sifat kekeluargaan mereka sangat erat. Satu sama lain saling percaya, tidak memikirkan 'nanti habis ini dibikin apa'. Di kami dulu, waktu masih kecil-kecil di kampung, apa yang perlu, kalau mobil ALS lewat, ambil saja di rumah. Tidak ada hitungan duitnya," cerita Indra Lubis mengenang.

Yang unik, sejak awal berdiri, PT ALS sudah mengatur anggaran untuk zakat dan amal dalam anggaran dasar perusahaan, jauh sebelum konsep CSR (Corporate Social Responsibility) populer di Indonesia.

"Indonesia baru memikirkan CSR lewat UU Nomor 40, sementara ALS sejak berdiri di tahun 60-an sudah memikirkan itu. Ada anggaran khusus untuk zakat dan amal yang wajib dilaksanakan," jelas Sahrul Nasution.

Tantangan dan Adaptasi di Era Modern

Seiring berjalannya waktu, PO ALS menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persaingan bisnis, tuntutan profesionalisme, hingga pandemi COVID-19. Namun, perusahaan ini tetap berkomitmen untuk beradaptasi tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya.

"Kita memang harus profesional dengan era yang semakin terbuka, namun tetap tidak meninggalkan kehangatan emosional dan kekeluargaan," tegas Efrizal Nursewan.

Salah satu langkah adaptasi adalah dengan memperbarui armada bus secara berkala. "Dulu, di tahun 97, kami punya komitmen bahwa usia kendaraan yang dioperasikan dibatasi. Untuk ekonomi 10 tahun, eksekutif 5 tahun. Setelah itu harus diganti baru," jelas Efrizal.

Meski sempat tertunda akibat krisis ekonomi dan pandemi, saat ini PO ALS kembali berbenah dengan memperbarui armadanya. "Menjelang 2020, kami mulai terus membenahi diri. Kami berkomitmen untuk merubah dan mereformasi unit dengan kondisi bisnis yang tidak semakin mudah," tambahnya.

Komitmen untuk Generasi Penerus

PO ALS terus berupaya mempersiapkan generasi penerusnya dengan menanamkan nilai-nilai yang sama. Anak-anak dari para petinggi ALS sudah mulai terlibat dalam operasional perusahaan, mempelajari seluk-beluk bisnis, dan memahami tantangan yang dihadapi.

"Untuk persiapan generasi penerus, kita pasti harus lakukan. Saya yakin anak-anak saya yang akan melanjutkan ini juga pasti punya komitmen sama dengan yang dibuat oleh orang tuanya dan para pendiri," ujar Efrizal optimis.

Sahrul Nasution menambahkan, "Prinsip dasar yang ditetapkan oleh para pendiri tetap menjadi acuan, namun disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kalau sekarang harus pakai digital, kita siap dengan itu."

Harapan untuk Masa Depan

Jajaran pimpinan PO ALS berharap agar perusahaan ini tetap menjadi pilihan utama masyarakat dalam transportasi darat. Mereka juga berharap agar industri transportasi darat mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

"Kami ingin PO ALS tetap hadir di tengah dinamika apapun yang terjadi. Kami pasti selalu melakukan dan memberikan yang terbaik untuk para pengguna jasa transportasi darat," tegas Efrizal.

Indra Lubis menambahkan harapannya agar ada kerja sama antar perusahaan otobus. "Industri angkutan darat penumpang ini perlu bersatu menunjukkan eksistensinya bahwa ini memang dibutuhkan oleh negara. Kita perlu perekat di antara kita semua."

PO ALS, dengan sejarahnya yang panjang dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi, terus berkomitmen untuk menghubungkan Nusantara melalui layanan transportasi darat yang aman, nyaman, dan terjangkau. Semboyan mereka "cepat, aman, lancar, sopan" menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Sumbarkita.com, Padang Panjang — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan memanggil pemilik Perusahaan Otobus (PO) Antar Lintas Sumatera (ALS) menyusul terjadinya kecelakaan Bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat. Kecelakaan Bus ALS yang terjadi pada Selasa (7/5/2024) tersebut mengakibatkan sejumlah korban jiwa.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Ahmad Yani, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, bus ALS yang terlibat dalam kecelakaan tidak memiliki izin operasi yang sah. "Hal ini tentu sangat menjadi perhatian. Kami akan memanggil pemilik dari PO tersebut dan akan bertindak tegas agar kejadian serupa tidak terulang," kata Ahmad Yani seperti dilansir Antara pada Kamis (8/5/2024).

Kecelakaan Bus ALS yang terjadi di kawasan Padang Panjang ini menjadi sorotan serius pihak berwenang, terlebih setelah terungkap bahwa kendaraan tersebut beroperasi tanpa dokumen lengkap. Meskipun masa berlaku uji berkala bus masih aktif hingga 14 Mei 2025, ketiadaan izin operasi merupakan pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi.

Ahmad Yani menjelaskan bahwa Kemenhub saat ini tengah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, Dinas Perhubungan setempat, dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk menyelidiki penyebab kecelakaan di Padang Panjang tersebut secara menyeluruh. Menurutnya, setiap kendaraan umum wajib memenuhi persyaratan kelaikan operasional sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, dan PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.

"Setiap kendaraan umum wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dan memenuhi standar pelayanan minimal," tegas Ahmad Yani.

Lebih lanjut, Kemenhub menekankan bahwa selain memiliki izin operasi, kendaraan angkutan umum juga diwajibkan menjalani uji berkala untuk memastikan kelaikan jalan. Tanggung jawab ini berada di pundak penguji kendaraan dan pemilik armada, dalam hal ini PO ALS.

"PO bus wajib melakukan perawatan kendaraan secara periodik. Pengujian kendaraan bertujuan memastikan bus memenuhi standar minimal untuk bisa beroperasi," jelas Ahmad Yani.

Kasus kecelakaan Bus ALS ini juga menjadi momentum bagi Kemenhub untuk mengingatkan seluruh perusahaan angkutan umum agar mengimplementasikan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) sebagaimana diatur dalam Permenhub Nomor 85 Tahun 2018. Sistem ini dirancang untuk menciptakan tata kelola keselamatan yang komprehensif dan terkoordinasi di lingkungan perusahaan.

Ahmad Yani juga mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), pihak berwenang dapat memberikan sanksi berupa pencabutan izin angkutan bagi perusahaan yang melanggar ketentuan. "Jika terjadi kecelakaan dengan kendaraan yang tidak laik jalan, maka perusahaan wajib memberikan ganti rugi kepada korban melalui asuransi kecelakaan," tutupnya.

Dengan adanya kecelakaan Bus ALS di Padang Panjang ini, Kemenhub berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan transportasi darat, khususnya menyangkut perizinan dan kelaikan kendaraan angkutan umum.

Sumbarkita.com - Di sepanjang Sungai Batang Arau yang membelah Kota Padang, Sumatera Barat, sejarah panjang keberadaan komunitas Tionghoa telah terukir selama berabad-abad. Permukiman Tionghoa Padang memiliki kisah unik yang mencerminkan dinamika hubungan antara pendatang dengan penduduk lokal serta kebijakan pemerintah yang berubah dari masa ke masa. Bermula dari peran sebagai pedagang perantara di era kolonial hingga menjadi bagian integral dari perkembangan kota saat ini, komunitas Tionghoa telah mengalami transformasi signifikan dalam pola permukimannya.

Perjalanan sejarah permukiman Tionghoa di Padang dimulai ketika para pedagang Tionghoa pertama kali menginjakkan kaki di kawasan strategis sekitar muara Sungai Batang Arau. Mereka hidup berkelompok di area yang kemudian dikenal sebagai Kampung Pondok atau Kampung Cina. Lokasi ini menjadi saksi bisu bagaimana komunitas Tionghoa beradaptasi dengan lingkungan baru sambil mempertahankan identitas budaya mereka. Berbeda dengan anggapan umum, penelitian terbaru mengungkapkan bahwa masyarakat Tionghoa Padang tidak sepenuhnya terisolasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Erniwati dan tim dari Universitas Negeri Padang dalam "The Changes and Spread of Settlements in Chinese Padang, Indonesia" tahun 2023, bukti-bukti sejarah menunjukkan keberadaan masyarakat Tionghoa di luar Kampung Cina bahkan sebelum kebijakan permukiman (wijken stelsel) diberlakukan secara ketat. Hal ini merupakan temuan penting yang mengubah paradigma lama tentang isolasi etnis Tionghoa pada masa kolonial di Padang.

"Pemukiman Tionghoa di Padang tidak hanya terpusat di satu lokasi saja, tetapi telah tersebar di beberapa kawasan kota sejak masa kolonial," papar Erniwati dalam penelitiannya. Kebijakan wijken stelsel yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda pada 1854 memang bertujuan mengontrol pergerakan imigran etnis, termasuk Tionghoa, namun dalam praktiknya, beberapa keluarga Tionghoa telah menetap di luar kawasan yang ditentukan.

Perluasan Kota Padang pada tahun 1980 menjadi momen penting yang mempengaruhi persebaran permukiman Tionghoa secara lebih luas. Dari semula hanya tiga kecamatan, Padang berkembang menjadi 11 kecamatan yang mencakup wilayah yang jauh lebih luas. Ekspansi wilayah ini membuka peluang baru bagi komunitas Tionghoa untuk mengembangkan permukiman di kawasan yang sebelumnya tidak terjangkau.

Kampung Pondok: Pusat Pemukiman dan Identitas Tionghoa Padang

Dalam lanskap perkotaan Padang, Kampung Pondok tetap menjadi jantung permukiman Tionghoa hingga saat ini. Berada di jalan-jalan sempit nan bersejarah di kawasan kota tua, area ini tidak hanya menjadi tempat bermukim tetapi juga pusat aktivitas ekonomi dan budaya masyarakat Tionghoa Padang. Bangunan-bangunan tua bergaya khas dengan pengaruh arsitektur Tionghoa, Eropa, dan lokal masih berdiri kokoh, menjadi saksi sejarah panjang keberadaan komunitas ini.

Sebagai pusat permukiman Tionghoa tertua di Padang, Kampung Pondok memiliki nilai historis yang tidak tergantikan. Berjalan menyusuri gang-gang sempit di Kampung Pondok seperti melakukan perjalanan waktu ke masa lalu, di mana aroma rempah-rempah dan deru aktivitas perdagangan pernah menjadi pemandangan sehari-hari. Bangunan-bangunan tua dengan arsitektur khas masih mempertahankan keasliannya, meskipun beberapa telah mengalami modifikasi akibat perkembangan zaman.

Peran Kampung Pondok sebagai pusat permukiman Tionghoa telah berlangsung sejak awal kedatangan komunitas ini ke Padang. Para pedagang Tionghoa awalnya menetap di sekitar muara Sungai Batang Arau dan area yang dianggap sebagai pusat ekonomi. Mereka berfungsi sebagai perantara antara pedagang lokal dan Perusahaan Dagang Hindia Timur Belanda (VOC). Peran ini berlangsung lama hingga VOC bangkrut pada akhir abad ke-18.

Perubahan struktur pemerintahan setelah VOC diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda berdampak pada reorganisasi permukiman di Padang. Pada tahun 1850, sistem permukiman (wijken stelsel) mulai diberlakukan di Padang berdasarkan etnisitas. Hal ini mengakibatkan pembagian kota menjadi delapan Kampung, dengan komunitas Tionghoa ditempatkan di Kampung V (Wijk VI) yang merupakan area suku Melayu, mencakup Pondok, Kampung Cina, Kampong Sabalah, Berok, dan Belakang Tangsi.

Menurut informasi dari arsip kolonial, populasi etnis Tionghoa di Padang terus meningkat dari waktu ke waktu. Tercatat 1.140 orang pada tahun 1852, meningkat menjadi 2.973 pada tahun 1865, lalu mencapai 7.973 pada tahun 1905, dan bertambah lagi menjadi 8.516 pada tahun 1930-an. Mayoritas (80%) Tionghoa Padang berasal dari Hokkien di Provinsi Fukien, 15% merupakan keturunan Kwongfu dari Kwanton, 3% adalah Hakka, dan 2% sisanya berasal dari berbagai daerah lain di Tiongkok.

Meskipun telah mengalami berbagai perubahan akibat perkembangan kota dan bencana alam, Kampung Pondok tetap menjadi simbol identitas dan kesinambungan budaya Tionghoa di Padang. Kawasan ini kini memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata sejarah, budaya, belanja, dan kuliner karena berada di kota tua. Pengembangan kawasan kota tua sebagai atraksi wisata mencakup area Kampung Cina, sehingga memungkinkan untuk memamerkan budaya dan arsitektur Tionghoa kepada publik yang lebih luas.

Dinamika Perubahan Permukiman Pasca Kemerdekaan

Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menghadirkan babak baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk etnis Tionghoa di Padang. Peraturan permukiman berdasarkan etnis yang diterapkan pemerintah kolonial mulai ditinggalkan, membuka peluang bagi komunitas Tionghoa untuk memilih tempat tinggal secara lebih bebas. Namun, masa awal kemerdekaan juga diwarnai dengan ketidakpastian politik yang mempengaruhi pola permukiman mereka.

Kedatangan Sekutu bersama Netherlands Indies Civil Administration (NICA) berdampak signifikan terhadap status dan lokasi komunitas Tionghoa. Permukiman etnis Tionghoa yang berada di pusat kota, tempat markas Sekutu dan NICA didirikan, menghadapi tantangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kampanye masif bahwa wilayah republik tidak aman untuk ditinggali kemudian mendorong eksodus etnis Tionghoa ke Padang.

"Masyarakat Tionghoa yang tinggal di daerah pesisir seperti Lubuk Alung, Padang Panjang, Solok, Pariaman, Bukittinggi, Painan, dan Payakumbuh terpaksa mengungsi ke Padang demi keamanan," ungkap Idroes dalam bukunya "Peranan BPPI di Padang Kota Perjuangan" tahun 1997. Mereka yang mengungsi ke Padang tinggal di rumah kerabat atau kamp yang disediakan Sekutu, seperti Bioskop New Rek.

Peta yang dilampirkan dalam penelitian Erniwati menggambarkan konsentrasi permukiman penduduk di kota, terutama di tiga kecamatan yaitu Padang Barat, Padang Timur, dan Padang Utara. Wilayah Padang Utara meluas hingga Ulak Karang di utara, ke timur hingga Siteba dan jembatan Andaleh, serta ke selatan hingga Aia Dingin dan bukit Gunung Padang. Meskipun total luas Padang sekitar 33 km², hanya sekitar 26 km² yang efektif digunakan karena keberadaan rawa-rawa berisi tanaman Nipah, terutama dari Ulak Karang hingga Aia Dingin.

Permukiman penduduk pada masa itu sebagian besar terkonsentrasi di kawasan Belantung (sekarang Jalan Sudirman), Padang Baru, Jati, Sawahan, Tarandam, Ganting, Muara, dan Kampong Cina. Komunitas Tionghoa juga bermukim di area-area terkonsentrasi ini. Namun, dengan didirikannya perkebunan karet di kawasan Purus, etnis Tionghoa secara bertahap mulai bermigrasi ke sana, memperluas kehadiran mereka di luar permukiman awal.

Perkembangan pesat Kota Padang menimbulkan kebutuhan mendesak akan pilihan perumahan yang lebih terjangkau dan mudah diakses. Oleh karena itu, upaya dilakukan untuk memperluas batas kota. Awalnya, negosiasi dilakukan dengan bupati Kabupaten Pariaman untuk mengembangkan kawasan Siteba, yang saat itu masih dalam yurisdiksi administratif Padang Pariaman, menjadi kawasan perumahan. Selanjutnya, kawasan Tabbing dan kompleks perumahan seperti Wisma Indah III, Wisma Indah V, dan Wisma Indah III dibangun pada akhir 1970-an.

Faktor Kunci Persebaran Permukiman Tionghoa di Padang

Persebaran permukiman Tionghoa di Padang tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor ini secara signifikan membentuk pola permukiman dari masa ke masa, menciptakan dinamika unik yang mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang berlaku.

Kebijakan pemerintah menjadi faktor pertama yang mempengaruhi persebaran permukiman Tionghoa di Padang. Pada masa kolonial, kebijakan wijken stelsel membatasi pergerakan etnis Tionghoa dalam memilih tempat tinggal. Namun pasca kemerdekaan, kebijakan yang lebih terbuka memungkinkan komunitas Tionghoa untuk menetap di berbagai wilayah kota. Kebijakan perluasan Kota Padang pada tahun 1980 semakin mempercepat persebaran ini, membuka akses ke wilayah-wilayah baru yang sebelumnya tidak terjangkau.

"Pemerintah kota Padang memutuskan untuk menyediakan perumahan bagi penduduk setelah pelantikan Walikota Hasan Basri Durin pada tahun 1973," jelas Chaniago dan Erdie dalam bukunya "Hasan Basri Durin: Sebuah Otobiografi" tahun 2007. Fokus pembangunan mencakup seluruh infrastruktur, termasuk pembangunan kompleks fasilitas olahraga di kawasan Rimbo Kaluang dan Padang Baru, serta jalan raya Khatib Sulaiman dua jalur untuk membuka kawasan Belanti hingga Ulak Karang.

Faktor ekonomi juga berperan penting dalam menentukan lokasi permukiman Tionghoa. Sebagai komunitas yang banyak berkecimpung dalam dunia perdagangan, kedekatan dengan pusat ekonomi menjadi pertimbangan utama dalam memilih tempat tinggal. Pada masa awal, permukiman terkonsentrasi di sekitar Pasar Raya Padang dan kawasan Pondok karena perannya sebagai pusat ekonomi. Seiring perkembangan kota dan munculnya pusat-pusat ekonomi baru, permukiman Tionghoa pun mulai menyebar mengikuti arus ini.

Keamanan dan kenyamanan merupakan faktor lain yang tidak kalah penting. Masa pergolakan setelah kemerdekaan mendorong banyak keluarga Tionghoa dari kota-kota sekitar untuk mencari perlindungan di Padang. Mereka cenderung memilih kawasan yang dipandang aman, seperti di dekat markas militer atau di lingkungan yang sudah memiliki konsentrasi etnis Tionghoa. Pola ini terus berlanjut hingga era yang lebih stabil, di mana faktor kenyamanan lebih diutamakan daripada keamanan semata.

Jaringan keluarga dan komunitas juga memainkan peran crucial dalam pola permukiman. Etnis Tionghoa cenderung tinggal berdekatan dengan kerabat atau sesama anggota komunitas, menciptakan kluster-kluster kecil di berbagai bagian kota. Pola ini membantu mempertahankan ikatan sosial dan budaya serta menyediakan dukungan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Kompleks perumahan Jondul Rawang di Padang Selatan, misalnya, menjadi tujuan populer bagi komunitas Tionghoa kelas menengah bawah yang kesulitan mendapatkan lahan di area pusat kota.

Bencana alam, terutama gempa bumi yang melanda Padang pada 30 September 2009, juga menjadi faktor penentu dalam perubahan pola permukiman. Gempa tersebut tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik tetapi juga mengubah persepsi masyarakat tentang kawasan yang aman untuk ditinggali. Banyak keluarga Tionghoa yang kemudian memilih untuk pindah ke wilayah timur dan selatan kota yang dipandang lebih aman dari ancaman gempa dan tsunami.

Gempa 2009: Titik Balik Permukiman Tionghoa Padang

Gempa bumi dahsyat yang mengguncang Padang pada 30 September 2009 dengan kekuatan 7,9 SR menjadi titik balik penting dalam pola permukiman Tionghoa di kota ini. Bencana yang menewaskan lebih dari seribu orang dan menghancurkan ribuan bangunan itu tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga mengubah cara pandang masyarakat terhadap keamanan dan keselamatan tempat tinggal mereka, termasuk komunitas Tionghoa.

Kawasan pusat kota yang menjadi konsentrasi utama permukiman Tionghoa sejak masa kolonial mengalami kerusakan berat akibat gempa. Bangunan-bangunan tua di Kampung Pondok dan sekitarnya yang memiliki nilai historis tinggi banyak yang runtuh atau mengalami kerusakan parah. Tragedi ini menimbulkan ketakutan dan trauma mendalam bagi penduduk, memaksa mereka untuk mengevaluasi ulang pilihan lokasi tempat tinggal.

"Gempa 2009 berdampak mendalam pada penduduk kota, terutama dalam keputusan mereka mengenai area tinggal yang aman," tulis Erniwati dalam penelitiannya. Sebagai respons, inisiatif pembangunan kota mulai memprioritaskan langkah-langkah yang ditujukan untuk mengurangi risiko dan memastikan pembangunan kantor dan perumahan yang aman.

Sejalan dengan dokumen Pengembangan Strategis Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) untuk Padang tahun 2004-2010, tujuan pembangunan perkotaan adalah untuk meningkatkan organisasi, relokasi, dan rehabilitasi kota dan permukimannya. Meskipun rencana ini mencakup bagian timur kota, semula prioritasnya tidak tinggi. Namun, gempa menjadi titik balik yang secara signifikan mempengaruhi kebijakan pemerintah kota, ditandai dengan kesadaran baru akan perlunya memasukkan strategi mitigasi ke dalam desain kebijakan pembangunan dan permukiman.

Visi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2010-2030 adalah "Terwujudnya Padang sebagai Kota Metropolitan Berbasis Mitigasi Bencana yang Didukung oleh Pengembangan Sektor Perdagangan, Jasa, Industri dan Pariwisata". Kebijakan ini dikembangkan lebih lanjut untuk menerapkan langkah-langkah melindungi area yang dianggap rentan terhadap gempa atau tsunami, seperti area Pusat Kota yang mencakup kecamatan Padang Utara, Barat, Selatan, dan Timur yang berfungsi sebagai area perdagangan dan jasa.

Pemerintah mendorong pertumbuhan permukiman di bagian timur dan selatan kota seperti kecamatan Koto Tangah, Kuranji, Pauh, Lubuk Kilangan, dan Bungus Teluk Kabung. Peningkatan populasi di wilayah ini disebabkan oleh permintaan lahan untuk mengakomodasi permukiman yang semakin tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan luas area permukiman dari 3.157 hektar pada tahun 1998 menjadi 16.608 hektar pada tahun 2014.

Komunitas Tionghoa, yang semula terkonsentrasi di pusat kota, mulai bergeser ke wilayah timur kota. Keluarga-keluarga Tionghoa mulai membeli tanah dan membangun rumah di kawasan yang dipandang lebih aman dari risiko gempa dan tsunami. Pergeseran ini tidak hanya mencakup permukiman tetapi juga keputusan alokasi lahan. Relokasi ini terutama dilakukan sebagai langkah mitigasi bencana, khususnya risiko gempa dan tsunami.

Persebaran Terkini: Eksistensi di Hampir Seluruh Kecamatan

Data tahun 2021 menunjukkan pola persebaran permukiman Tionghoa yang menarik di Kota Padang. Hampir seluruh kecamatan, kecuali Bungus Teluk Kabung, kini menjadi tempat tinggal komunitas Tionghoa. Ini menunjukkan bahwa sekat-sekat etnis dalam pemukiman telah jauh berkurang, digantikan oleh pertimbangan praktis seperti akses ke fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.

Berdasarkan penelitian Erniwati tahun 2023, Padang Barat masih menjadi kecamatan dengan jumlah rumah etnis Tionghoa terbanyak yakni 1.806 unit. Mayoritas terkonsentrasi di Kampung Pondok (786 rumah), Berok Nipah (486), dan Kampung Jao (122). Angka ini menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi persebaran, pusat historis komunitas Tionghoa masih memiliki daya tarik kuat sebagai tempat tinggal.

Padang Selatan menempati posisi kedua dengan 1.326 rumah etnis Tionghoa, dengan konsentrasi signifikan di kampung Belakang Pondok, Mata Air, dan Rawang. Jumlah ini mencerminkan preferensi komunitas Tionghoa terhadap kawasan yang berdekatan dengan pusat kota lama namun tetap menawarkan akses mudah ke fasilitas modern.

Lubuk Begalung di bagian timur kota memiliki 141 rumah etnis Tionghoa, tersebar di Koto Baru (42 rumah), Lubuk Begalung (19), Parak Laweh (16), Kampung Jua (16), dan Banuaran (17). Padang Timur menampung 115 rumah yang tersebar di sepuluh kelurahan, dengan jumlah terbanyak di Parak Gadang, Ganting, dan Andalas. Sementara itu, Koto Tangah memiliki 111 rumah dengan distribusi terluas di Parupuk Tabing (92), diikuti Lubuk Buaya (9), dan Dadok Tunggul Hitam (5).

Kecamatan lain memiliki kurang dari 50 rumah etnis Tionghoa, seperti Padang Utara (46) yang tersebar di Ulak Karang, Lolong Belanti, Gunung Pangilun, dan Alai Parak Kopi. Kuranji memiliki 10 rumah yang terkonsentrasi di Korong Gadang, Nanggalo memiliki 16 rumah di kelurahan Lapai dan Banda Gadang, dan Pauh dengan 8 rumah tersebar di Cupak Tangah, Piai Tangah, dan Kapalo Koto. Jumlah terendah terdapat di kecamatan Lubuk Kilangan dengan 5 rumah di Indarung dan 1 di Bandar Buat.

Pola persebaran yang luas ini menunjukkan bahwa masyarakat Tionghoa telah menjadi bagian integral dari pertumbuhan kota Padang. Mereka tidak lagi terisolasi dalam satu kawasan, melainkan telah menyatu dengan masyarakat luas dalam berbagai sektor kehidupan urban. Kehadiran mereka di hampir seluruh kecamatan juga menandakan penerimaan yang semakin baik dari masyarakat lokal serta kebijakan kota yang inklusif.

Seperti diungkapkan dalam penelitian Erniwati, "Permukiman Tionghoa kini telah menyebar hampir ke seluruh wilayah kota dalam bentuk kavling dan berbagai jenis perumahan kluster." Ini menunjukkan bahwa komunitas Tionghoa tidak lagi menghadapi hambatan berarti dalam memilih tempat tinggal dan menjadi bagian dari populasi Kota Padang.

Transformasi Berkelanjutan

Perjalanan historis permukiman Tionghoa di Padang mencerminkan dinamika yang kompleks antara kebijakan pemerintah, faktor sosial-ekonomi, dan bencana alam. Dari masa kolonial hingga era kontemporer, pola permukiman mereka telah mengalami transformasi signifikan, bergerak dari konsentrasi terpusat di Kampung Pondok menuju persebaran yang lebih merata di hampir seluruh wilayah kota.

Kampung Pondok, meskipun tidak lagi menjadi satu-satunya pusat permukiman, tetap mempertahankan posisinya sebagai jantung identitas Tionghoa di Padang. Kawasan bersejarah ini telah menjadi simbol kesinambungan budaya dan tradisi yang bertahan di tengah arus perubahan. Potensinya sebagai destinasi wisata budaya dan sejarah semakin diakui, membuka peluang baru bagi revitalisasi kawasan ini.

Perluasan Kota Padang pada tahun 1980 menjadi momentum penting yang mempercepat persebaran permukiman Tionghoa ke wilayah-wilayah baru. Ekspansi ini tidak hanya memperluas pilihan tempat tinggal tetapi juga membuka peluang partisipasi komunitas Tionghoa dalam pembangunan ekonomi di berbagai penjuru kota. Perkembangan infrastruktur, transportasi, bisnis, dan perdagangan menjadi faktor kunci yang mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan permukiman ini sejalan dengan perencanaan kota di Padang.

Gempa bumi 2009 menjadi titik balik yang mengubah lanskap permukiman secara drastis. Bencana ini tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik tetapi juga mengubah persepsi tentang keamanan dan kenyamanan bertempat tinggal. Mayoritas permukiman Tionghoa yang sebelumnya terkonsentrasi di pusat kota secara bertahap bergeser ke bagian timur Padang, mencakup baik area residensial maupun keputusan alokasi lahan. Pergeseran ini terutama dilakukan sebagai langkah mitigasi bencana, khususnya risiko gempa dan tsunami.

Data tahun 2021 menunjukkan bahwa permukiman Tionghoa kini telah tersebar di seluruh kecamatan Padang, kecuali Bungus Teluk Kabung. Pola persebaran yang luas ini menandakan integrasi yang semakin dalam antara komunitas Tionghoa dengan masyarakat luas serta kebijakan kota yang inklusif. Keberadaan mereka di berbagai penjuru kota menjadi bukti bahwa sekat-sekat etnis dalam pemukiman telah jauh berkurang, digantikan oleh pertimbangan praktis dalam memilih tempat tinggal.

Baca juga: Sejarah Kota Padang: Jejak Peradaban di Pemukiman Orang Nias

Transformasi permukiman Tionghoa di Padang adalah proses yang masih berlangsung hingga kini. Seiring dengan perkembangan kota dan perubahan kebijakan, pola ini akan terus berevolusi, menciptakan dinamika baru dalam lanskap urban Padang. Yang tetap tidak berubah adalah kontribusi komunitas Tionghoa terhadap identitas multikultural kota ini, memperkaya mozaik sosial, ekonomi, dan budaya Padang sebagai salah satu kota penting di Sumatera.

Referensi:

• Erniwati, et al. (2023). "The Changes and Spread of Settlements in Chinese Padang, Indonesia". Indonesian Journal of Geography, Vol 55, No 2 (2023): 264-274.
• Chaniago, H., & Erdie, E. Y. (2007). "Hasan Basri Durin: Sebuah Otobiografi". Yayasan Citra Budaya Indonesia.
• Idroes, I. (1997). "Peranan BPPI di Padang Kota Perjuangan". Tanpa tempat terbit.
• Amran, R. (1988). "Padang Riwayatmu Dulu". CV. Yasaguna.
• Zaidulfar, E. A. (2002). "Morfologi Kota Padang". Universitas Gadjah Mada.

Padang, Sumbarkita.com - Pengurus Wilayah Perkumpulan Pengusaha dan Profesional Nahdliyin (P2N) Sumatera Barat periode 2025-2030 secara resmi dikukuhkan melalui pelantikan yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Pengurus Pusat P2N, H. Alven Stony, Selasa (25/2/2025). Acara pengukuhan Pengurus Wilayah P2N Sumbar ini berlangsung di Gubernuran Sumatera Barat dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting.

Dalam acara tersebut, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat P2N, Adi Widodo, membacakan Surat Keputusan kepengurusan P2N Sumbar. Pengurus Wilayah P2N Sumbar yang baru ini akan mengemban tugas selama lima tahun ke depan berdasarkan SK Pengurus Pusat P2N nomor 014/PP/SK-PW/II/2025 tertanggal 6 Januari 2025, yang ditandatangani oleh Ketua Umum PP P2N H. Alven Stony dan Sekretaris Jenderal Adi Widodo, ST.

Pelantikan Pengurus Wilayah P2N Sumbar turut dihadiri oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Penempatan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, H. Ahnas, S.Ag, M.Si. Gubernur Sumatera Barat diwakili oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat, Ir. Nizam Ul Muluk, M.Si, serta Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumbar, Prof. Ganefri.

Struktur organisasi Pengurus Wilayah P2N Sumbar yang baru terbentuk terdiri dari beberapa jajaran. Pada posisi Dewan Penasehat diketuai oleh Prof. H. Ganefri, Ph.D dengan anggota yang terdiri dari Prof. Dr. Ir. Is Prima Nanda, ST, MT; Buya H. Zainal, MS; Prof. Dr. H. Asasriwarni, M.A., M.H; dan Prof. Firman Hasan, SH, LLM. Sementara itu, Dewan Pembina diketuai oleh H. Irwandi Yusuf, SH, dengan anggota Prof. Dr. H. Sukardi, M.T; Hj. Tina Hatta; dan H. King Churcil.

Untuk pengurus harian Pengurus Wilayah P2N Sumbar, posisi Ketua dijabat oleh H. Tafyani Kasim dengan didampingi beberapa Wakil Ketua, yaitu H. Ahmad Syafruddin, SH; H. Hasraf Sani, SE; dan Dedi Vitra Johor, SE. Adapun Sekretaris dijabat oleh H. Rahim Mardanis, SH, MH dengan Wakil Sekretaris Arief Paderi. Posisi Bendahara diisi oleh Efendi Nurdin, SH dengan Wakil Bendahara Jabes Julianita, S.ST.

Struktural Pengurus Wilayah P2N Sumbar juga dilengkapi dengan berbagai bidang kerja. Di antaranya Bidang UMKM, Koperasi & Ekonomi Kreatif yang diketuai Amaniarti; Bidang Industri Media dan Telekomunikasi diketuai Armaidi Tanjung, S.Sos., M.A; dan Bidang Perdagangan dan Industri Manufaktur diketuai Zulheri Rani Ismail, S.E., M.B.A.

Selain itu, terdapat pula Bidang Finansial & Investasi yang diketuai Popi Mailani, AAB; Bidang Hukum Antar Lembaga & Kerjasama Luar Negeri diketuai Ir. Nasirman Chan, ST., M.T., IPM, Asean, Eng CSE; dan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup diketuai Mukhlis M.T. Struktur Pengurus Wilayah P2N Sumbar semakin lengkap dengan adanya Bidang SDA, Mineral dan Migas yang diketuai Rintowijaya, S.E.

Kepengurusan lainnya meliputi Bidang Organisasi dan Komunikasi yang diketuai Chairil Anwar, SE; Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) diketuai Ir. H. Adrinaldi Ibrahim, MM; Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan diketuai Dr. Ir. Yul Amri, M.Sc; dan Bidang Perikanan dan Kelautan diketuai Irwandi, S.Pi, MM.

Melengkapi struktural Pengurus Wilayah P2N Sumbar, terdapat juga Bidang Legal, Hukum dan Advokasi yang diketuai AKBP (P) Sarminal, SH, MH; Bidang Pengembangan Ekonomi Pesantren diketuai Hujaipah Dalimunte, S.Sos I, M.Pd; dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pelatihan diketuai Drs. Zudarmi, M.Si.

Dalam acara yang sama, juga dikukuhkan kepengurusan P2N di empat kabupaten/kota di Sumatera Barat, yaitu Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Tanah Datar. Pengukuhan Pengurus Wilayah P2N Sumbar ini diharapkan dapat memperkuat peran organisasi dalam mendukung pengembangan ekonomi di Sumatera Barat.

Setelah acara pelantikan Pengurus Wilayah P2N Sumbar, kegiatan dilanjutkan dengan seminar bertema "Peluang dan Tantangan Pekerja Migran Indonesia dari Sumatera Barat". Seminar tersebut juga dihadiri oleh para Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari berbagai kabupaten/kota di Sumatera Barat. [*]

Padang, Sumbarkita.com - Sumatera Barat menjadi salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia yang kaya akan ragam budaya dan tradisi. Sepanjang tahun 2025, berbagai event menarik telah dijadwalkan untuk digelar di seluruh wilayah Ranah Minang, mulai dari festival budaya tradisional, pertunjukan seni, event olahraga, hingga konferensi bertaraf internasional yang siap menyambut wisatawan domestik maupun mancanegara.

Dari kemeriahan Festival Tradisi Maapam di Pasaman Barat hingga gelaran bergengsi Minangkabau Travel Mart di Kota Padang, setiap event menawarkan pengalaman unik yang menampilkan kekayaan warisan budaya Minangkabau, keindahan alam, serta perkembangan modern Sumatera Barat. Kalender event ini dirancang sebagai panduan lengkap bagi Anda yang ingin merencanakan kunjungan ke Sumatera Barat sepanjang tahun 2025, memastikan Anda tidak melewatkan berbagai acara menarik yang menjadikan provinsi ini begitu istimewa.

Ya, saya bisa membaca file tersebut dengan jelas. Ini adalah kalender event tahun 2025 untuk wilayah Sumatera Barat. Saya akan menuliskan isinya secara lengkap dalam format yang terstruktur:

West Sumatra Calendar of Events 2025 | Kalender Event Sumatera Barat 2025

Januari 2025

• Januari: Festival Tradisi Maapam (Kabupaten Pasaman Barat)
• Januari: Fun Tubbing Sisawah Fest (Kabupaten Sijunjung)
• Januari: Pacu Jawi (Kabupaten Tanah Datar)
• 15-19 Januari: Pasar Malam Imlek (Kota Padang)

Februari 2025

• 7-9 Februari: Festival Siti Nurbaya (Kota Padang)
• 9 Februari: Festival Cap Go Meh 2025 (Kota Padang)
• Februari: Pacu Kudo (Kota Payakumbuh)
• 27 Februari: Sarantau Sasurambi Balimau (Kabupaten Solok Selatan)
• Februari: Pentas Seni Anak Nagari Sijunjung (PESANKU) (Kabupaten Sijunjung)
• Februari: Festival Lansek Manih VI (Kabupaten Sijunjung)
• Februari: Event Potang Balimau (Kabupaten 50 Kota)
• 21-23 Februari: ASTINDO Travel Air (Kota Padang)
• 19 Februari: Rapat Koordinasi Nasional "Memacu Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pada Tahun 2025 - 2029 Sebagai Transformasi Menuju Indonesia Emas" (Kota Padang)

Maret 2025

• Maret: Pawai Obor dan Bakar Tempuruang (Kabupaten Pasaman Barat)
• Maret: Ramadhan Art Festival (Kota Padang)

April 2025

• 20 April: Blue Ocean Minang Run 2025 (Kota Padang)
• 2-4 April: Festival Rakik Rakik (Kabupaten Agam)
• April: Festival Rayo Anam dan Manjalang Buya Lubuak Landua (Kabupaten Pasaman Barat)
• 10-11 April: Event Tradisi Ceng Beng (Kota Padang)
• 16 April: Festival Langkisau (Kabupaten Pesisir Selatan)
• 2-8 April: Event Bakajang (Kabupaten 50 Kota)
• April: Bukittinggi Photography Competition (Kota Bukittinggi)
• April: Rakernas I Dukcapil se-Indonesia (Kota Padang)
• 16-17 April: Rapat Koordinasi Nasional Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (Kota Padang)

Mei 2025

• 3-4 Mei: Ranah Minang Halal Life Style Festival (Kota Padang)
• 8-12 Mei: International Minangkabau Literacy Festival (IMLF) (Kota Padang)
• 8-12 Mei: Festival Muaro Padang (Kota Padang)
• 16-23 Mei: Festival Paralayang Bukik Marando (Kabupaten Pasaman Barat)
• Mei: Festival Durian (Kabupaten Solok Selatan)
• Mei: Pacu Jawi Batasi Siliek (Kota Payakumbuh)
• Mei: Festival 10 Kenagarian (Kota Payakumbuh)
• Mei: Simposium Internasional We Are Site Managers (Kota Padang)

Juni 2025

• 21-22 Juni: Padang Skateland 2025 (Kota Padang)
• 27 Juni: Pesona Budaya Tabuk Piaman 2025 (Kota Pariaman)
• Juni: Pacu Kudo (Kota Padang Panjang)
• Juni: Jambore Polderwis Nasional (Kota Padang)
• Juni: Festival Balon Udara (Kabupaten Pasaman Barat)
• Juni: Festival Muharam (Kota Padang Panjang)

Juli 2025

• Juli: Mandeh Exotic Run (Kabupaten Pesisir Selatan)
• Juli: Payakumbuh Botuang Festival (Kota Payakumbuh)
• 17-20 Juli: Festival Pesona Mentawai Tahun 2025 (Kab. Kep. Mentawai)
• Juli: Festival 5 Danau (Kabupaten Solok)
• Juli: Pasa Harau Art & Culture Festival (Kabupaten 50 Kota)
• Juli: Festival Ronggeang (Kabupaten Pasaman Barat)
• Juli: Creative mARTket 2025 (Kota Payakumbuh)
• Juli: Festival Marandang (Kota Padang)
• Juli: Culture Diversity Geopark Festival (Kabupaten Sijunjung)
• Juli: MESRA (Festival Multi Etnik Nusantara Art Festival) (Kabupaten Sijunjung)
• Juli: Basafa (Kabupaten Padang Pariaman)
• Juli: Event Fun Bike Wisata Bareng Sakato Ale (Kabupaten 50 Kota)
• Juli: Forum penanggulangan Risiko Bencana Nasional (Kota Padang)

Agustus 2025

• 7-9 Agustus: Rang Solok Baralek Gadang (Kota Solok)
• Agustus: Pameran Regional Tema "Manuskrip" se Sumatera (Kota Padang)
• Agustus: Festival Selaju Sampan (Kabupaten Pasaman Barat)
• 5-6 Agustus: Gowes Siti Nurbaya (Kota Padang)
• 9-10 Agustus: Festival Malin Kundang (Kota Padang)
• Agustus: Dharmasraya Batik Lion Carnival (Kabupaten Dharmasraya)
• Agustus: Lomba Solo Song Lagu Minang (Kabupaten Sijunjung)
• 21 Agustus: Festival Kebudayaan Matur (Kabupaten Agam)
• Agustus: Festival Merah Putih (Kota Padang Panjang)
• Agustus: Festival Merah Putih (Kota Padang)
• Agustus: Pameran Regional Tema "Manuskrip" se Sumatera (Kota Padang)

September 2025

• September: Sawahlunto International Songket Silungkang Carnival ( SISCA ) (Kota Sawahlunto)
• 10-12 September: World Islamic Entrepreneur Summit 2025 (Kota Padang)
• September: Padang Super Jazz (Kota Padang)
• 21-23 September: Perayan Titik Kulminasi (Kabupaten Pasaman)
• September: Pacu Itiak (Kota Payakumbuh)
• September: Festival Seni Anak Nagari Tanjung Bonai Aur (Kabupaten Sijunjung)
• September: Bakaue Adat Nagari Tanjung Gadang "Rang Tanjung Gadang Baralek Gadang" (Kabupaten Sijunjung)
• September: Bakaue Adat, Festival Adat, Seni, Budaya dan Produk Unggulan Nagari (Kabupaten Sijunjung)
• September: Bakaue Adat Nagari Muaro (Kabupaten Sijunjung)
• 2-4 September: Karambie Festival (Kabupaten Padang Pariaman)
• September: Konferensi Regional Teknik Jalan ke 16 (Kota Padang)

Oktober 2025

• Oktober: Sawahlunto International Music Festival (SIMFes) 2025 (Kota Sawahlunto)
• Oktober: Bakaue Adat Nagari Aie Angek (Kabupaten Sijunjung)
• Oktober: Event Pacu Terbang Itik (Kabupaten 50 Kota)
• Oktober: Tungka Festival (Kabupaten 50 Kota)
• Oktober: Event Trabas Wisata (Kabupaten 50 Kota)
• 7-10 Oktober: Minangkabau Travel Mart (Kota Padang)

November 2025

• November: Pekan Ekonomi Kreatif Kota Padang (Kota Padang)
• November: Fun Tubbing dan Fun Bike Taratak Baru (Kabupaten Sijunjung)
• November: Pertemuan Asosiasi Bapelkes se-Indonesia (Kota Padang)

Desember 2025

• Desember: Sawahlunto Derby 2025 (Kota Sawahlunto)
• 4-7 Desember: Festival Pesona Minangkabau (Kabupaten Tanah Datar)
• 2 Desember: Serak Gulo (Kota Padang)
• 13-14 Desember: Semarak Budaya Pauah & Trdisi Khitan Massal (Kota Padang)
• 20-21 Desember: Event akhir Tahun 2025 (Kota Padang)
• Desember: Buru Alek ( PORBI ) (Kota Payakumbuh)
• Desember: Payakumbuh Barelek Godang ( Bagodang ) (Kota Payakumbuh)
• 27 Desember: GASS Chapter IV (Kabupaten Solok Selatan)
• Desember: Solok Festival Kreatif (Kota Solok)
• Desember: Bakaue Adat Nagari Sijunjung (Kabupaten Sijunjung)
• Desember: Colour Run Fest SeasonIV (Kabupaten Sijunjung)
• Desember: Berkau Adat Tutuk Bingkolang dan Maarak 1.100 Bungkus Bongko (Kabupaten Sijunjung)
• Desember: Event Kicau Burung (Kota Padang Panjang)
• Desember: Papa Fest (Kota Padang Panjang)
• Desember: Festival Legusa (Kabupaten 50 Kota) [*]