Sumbarkita.com, Payakumbuh - Pemerintah Kota Payakumbuh menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Gas LPG 3 Kg dan BBM bersubsidi di Aula Ngalau, Balai Kota, Kamis (14/12/2023).

“Rapat koordinasi hari kita laksanakan dalam rangka evaluasi terhadap penyaluran gas LPG 3 Kg dan solar bersubsidi pada tahun 2023 yang sempat mengalami kelangkaan,” ujar Sekdako Payakumbuh, Rida Ananda, Kamis.

Dia mengatakan, rapat ini dilakukan juga untuk menyamakan persepsi menjelang natal dan tahun baru (Nataru) utnuk memastikan tidak adanya kelangkaan dan mengamankan penyaluran pada libur Nataru.

“Dari sisi pemerintah daerah, kami sudah menerbitkan SE Wali Kota Nomor 500/34/ED/WK/Tahun 2023 tentang penyaluran LPG 3 Kg kepada konsumen pengguna tertentu," ujar Rida.

"ASN, Karyawan BUMN/BUMD dilarang menggunakan LPG 3 Kg, termasuk usaha restoran, hotel, usaha peternakan, pertanian, laundry, dan jasa las,” bebernya.

Rida menambahkan, untuk persiapan Nataru dan tahun 2024, pihaknya berharap OPD terkait, camat, dan lurah ikut mengawasi penggunaan LPG 3 Kg hanya untuk yang berhak sesuai ketentuan.

“Kemudian, kepada agen dan pangkalan untuk lebih mengutamakan penjualan LPG 3 Kg bagi warga sekitar pangkalan dan jangan dijual ke pedagang yang berdomisili di luar Kota Payakumbuh,” ucapnya.

BACA JUGA: Ribuan Pelajar di Payakumbuh Terima Bantuan Pendidikan, Total Anggaran Miliaran

Sedangkan kepada pimpinan SPBU, Rida mengimbau untuk mengamankan penjualan BBM dan tidak mengisikan BBM ke kendaraan yang dimodifikasi dan pelansir.

“Terakhir, kepada SBM PT. Pertamina agar menyalurkan gas LPG 3 Kg dan BBM sesuai kuota dan agar ditambah jika memang terdapat kekurangan akhir tahun ini,” pungkasnya.

Sumbarkita.com, Payakumbuh - Ribuan siswa TK, SD, dan SMP di Kota Payakumbuh menerima beasiswa dan bantuan pendidikan dari pemerintah setempat, Selasa, 12 Desember 2023.

Total anggaran yang disalurkan mencapai angka miliaran rupiah. Penyaluran dilangsungkan di halaman Balai Kota.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, Dasril mengatakan, program ini merupakan kerja sama antara Unit Pengelola Zakat (UPZ) Dinas Pendidikan dan Baznas.

Bantuan berasal dari dana insentif fiskal dan zakat ASN di lingkungan Pemko dan guru se-Kota Payakumbuh.

Tak hanya beasiswa dan bantuan pendidikan, Dasril bilang pihak juga memberikan reward kepada siswa dan satuan pendidikan yang berprestasi.

“Kami berharap penyaluran ini tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak pihak,” katanya, Selasa.

Dia menuturkan, beasiswa Baznas diserahkan kepada 531 orang siswa TK, SD, dan SMP dengan total Rp247 juta.

Bantuan pendidikan berupa perlengkapan sekolah diberikan kepada 2.604 siswa dengan nilai bantuan sebesar Rp3,5 Milyar. 

Sementara, reward prestasi diberikan kepada siswa dan sekolah yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional.

Mereka ialah yang berhasil menyabet juara pada lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), dan Gala Siswa Indonesia (GSI).

Terpisah, Pj. Wako Payakumbuh Jasman mengatakan, program ini akan terus berlanjut agar warganya senantiasa memiliki akses pendidikan yang layak.

BACA JUGA: Pemko Payakumbuh Luncurkan E-KPPR, Permudah Pengurusan Perizinan

“Program ini merupakan bukti nyata dari Pemko dalam mendukung peningkatan kualitas SDM masyarakat, khususnya dalam aspek pemenuhan kebutuhan pendidikan,” ujarnya.

“Semoga bantuan ini dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya, jangan sampai disalahgunakan,” tutupnya.

Sumbarkita.com, Payakumbuh - Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh meluncurkan aplikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Elektronik (E-KPPR) di Mall Pelayanan Publik Lt. 1 Balai Kota, Selasa, 12 Desember 2023.

Kadis PUPR Kota Payakumbuh, Muslim mengatakan, berdasarkan UU Ciptaker, KKPR merupakan salah satu persyaratan dasar dalam perizinan, baik berusaha maupun non berusaha.

Ia menyebut saat ini pelayanan KKPR non berusaha masih diselenggarakan secara manual melalui MPP Kota Payakumbuh.

Sejauh ini berdasarkan data yang ia miliki, jumlah KPPR non berusaha yang masuk dan telah diproses per November 2023 sekitar 700 berkas.

Muslim menyampaikan berdasarkan kondisi tersebut, untuk memberikan kemudahan pelayanan KPPR non berusaha, Pemko membuat aplikasi E-KPPR yang merupakan aplikasi berbasis android dan web.

“Hal ini diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang prima, efisien, efektif, dan transparan seiring dengan penguatan Kota Payakumbuh menuju Smart City di Indonesia,” kata dia.

Lebih lanjut, Muslim membeberkan aplikasi E-KPPR nantinya akan memangkas proses pelayanan dari 14 langkah tahapan menjadi 5 langkah tahapan.

“Semoga pembangunan aplikasi yang sejalan dengan aplikasi pusat yaitu Gistaru-KPPR non berusaha dari Kementerian ATR/BPN ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, dan lembaga pemerintah yang akan memanfaatkan ruang di Kota Payakumbuh,” pungkasnya.

Sementara itu, Pj. Wali Kota Jasman mengungkapkan, rasa bangganya atas terselenggaranya launching aplikasi E-KPPR tersebut.

“Majunya suatu pemerintahan ditandai dengan cepatnya pelayanan yang diberikan. Dengan adanya aplikasi ini, kita berharap proses pelayanan dapat dilakukan cepat dan tepat,” ungkapnya.

Kemudian, Jasman juga mengatakan akan terus mendukung digitalisasi pelayanan setiap OPD hingga Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terwujud sepenuhnya.

“Proses digitalisasi memang sudah semestinya dimasifkan dalam pelayanan ke masyarakat. Oleh karena itu, kami berharap aplikasi E-KPPR beroperasi dengan baik dan senantiasa berkembang nantinya,” tutupnya.

Selanjutnya, peluncuran E-KPPR secara resmi ditandai dengan login ke aplikasi E-KPPR oleh Pj. Wako Payakumbuh.

BACA JUGA: Agam Dapat Bantuan Rp250 Juta dari BNPB untuk Tangani Banjir Bandang