Sumbarkita.com, Padang - Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Sumatera Barat Teguh Afrianto melakukan kunjungan kerja ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumatera Barat pada Senin, 16 Juni 2025. Kunjungan ini bertujuan menjajaki peluang kerja sama strategis dalam bidang perlindungan transportasi umum.

Teguh yang didampingi sejumlah staf langsung disambut oleh Kepala DPMPTSP Sumbar Adib Alfikri bersama jajarannya di kantor DPMPTSP. Pertemuan tersebut membahas kemungkinan kolaborasi antara kedua instansi terkait program perlindungan pengguna angkutan umum.

"Kunjungan kami selain silaturahmi juga untuk menjajaki kemungkinan adanya kerja sama strategis antara Jasa Raharja dengan DPMPTSP Sumbar," ungkap Teguh kepada wartawan usai pertemuan.

Fokus utama pembahasan adalah sinergi dalam pengelolaan Dana Pertanggungan Wajib Kendaraan Bermotor Umum (DPWKP) untuk angkutan penumpang umum dan angkutan sewa khusus berbasis online. Teguh menjelaskan bahwa perizinan usaha dan operasional kendaraan umum berpotensi dikelola oleh DPMPTSP Sumbar dalam kerangka kerja sama ini.

Menanggapi usulan tersebut, Adib menyampaikan komitmen penuh DPMPTSP untuk mendukung inisiatif perlindungan masyarakat. "Pihak kami siap mendukung sepenuhnya selama masih dalam batas kewenangan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegas Adib.

Kepala DPMPTSP Sumbar juga menegaskan bahwa instansinya siap memfasilitasi koordinasi dengan pihak terkait untuk urusan di luar kewenangannya. Hal ini dilakukan demi memastikan program perlindungan dapat berjalan optimal.

"Terutama apabila ini menyangkut pemberian perlindungan dan kepastian jaminan penumpang angkutan umum serta masyarakat Sumatera Barat yang menggunakan transportasi umum resmi," ujar Adib.

Kedua pimpinan instansi sepakat bahwa kolaborasi ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada warganya. Kerja sama strategis antara Jasa Raharja Sumbar dan DPMPTSP diharapkan dapat meningkatkan rasa aman masyarakat pengguna transportasi umum di Sumatera Barat.

Program DPWKP sendiri merupakan skema perlindungan wajib yang memberikan jaminan kepada penumpang angkutan umum dalam hal terjadi kecelakaan. Dengan sinergi kedua instansi, proses perizinan dan pengawasan diharapkan lebih terintegrasi untuk memastikan seluruh operator angkutan umum memiliki perlindungan yang memadai.

Cekricek.id, Jakarta — Sektor energi terbarukan di Sumatera Barat mendapat angin segar dengan masuknya minat investasi dari korporasi asal Negeri Sakura. PT Awina Sinergi Internasional, anak perusahaan A-Wing Group Jepang, mengonfirmasi keseriusan untuk merealisasikan proyek pengelolaan limbah berteknologi tinggi di wilayah tersebut.

Komitmen ini terungkap dalam pertemuan bisnis antara manajemen Awina dengan delegasi pemerintah Sumatera Barat di kantor pusat perusahaan, SME Tower, Jakarta, Kamis (13/6/2025). Hadir dalam diskusi tersebut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat Adib Alfikri, Wali Kota Padang Fadly Amran, serta sejumlah kepala dinas terkait.

Representasi Awina diwakili langsung oleh Presiden Komisaris Nakamura Hirohide dan Direktur Utama Ananda Setiyo Ivannanto. Kedua pejabat tinggi perusahaan ini memaparkan rencana detail pengembangan teknologi waste-to-energy yang akan diimplementasikan di Kota Padang.

Adib menjelaskan bahwa agenda pertemuan merupakan tindak lanjut kunjungan tim Awina ke Sumatera Barat periode sebelumnya. Gubernur secara personal menugaskan dirinya bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi untuk mengeksplorasi peluang kerjasama dengan investor Jepang tersebut.

"Awina memiliki track record yang mumpuni dalam mengembangkan energi terbarukan dan sistem manajemen limbah yang ramah lingkungan. Pengalaman mereka sangat sesuai dengan kebutuhan daerah kami," kata Adib dalam keterangan pers.

Teknologi unggulan yang ditawarkan Awina meliputi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dan produksi Refuse Derived Fuel (RDF) sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Kedua inovasi ini dinilai dapat menyelesaikan dua persoalan sekaligus: krisis energi dan penumpukan sampah.

Pejabat DPMPTSP tersebut menegaskan bahwa penanganan limbah telah masuk dalam agenda prioritas kepemimpinan gubernur saat ini. Strategi ini sejalan dengan target pengembangan energi terbarukan yang berkelanjutan di tingkat provinsi.

"Kehadiran Wali Kota Padang dalam pertemuan ini sangat strategis mengingat lokasi pilot project TPST akan ditempatkan di wilayah Kota Padang," tambah Adib.

Direktur Utama Awina, Ivan, menyampaikan hasil evaluasi awal terhadap kondisi pengelolaan sampah di Kota Padang. Berdasarkan kajian internal perusahaan, volume limbah harian di kawasan tersebut telah memenuhi parameter minimum untuk operasional fasilitas pengolahan modern.

"Kami telah menjadwalkan kunjungan teknis ke Kota Padang pada 16 Juli 2025 untuk melakukan asesmen lapangan yang lebih detail. Antusiasme dan dukungan penuh dari pemerintah daerah menjadi faktor penentu dalam keputusan investasi energi terbarukan ini," ungkap Ivan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat Tasliatul Fuaddi mengakui bahwa problematika sampah telah menjadi tantangan bersama seluruh kabupaten dan kota di provinsi. Tanpa solusi komprehensif, kondisi ini berpotensi memperburuk kualitas lingkungan hidup di masa depan.

Fuaddi mengusulkan dua alternatif lokasi untuk realisasi proyek energi terbarukan tersebut. Opsi pertama adalah TPA Regional Payakumbuh yang sedang dalam status penutupan sementara akibat insiden tanah longsor pada 20 Desember 2023. Pilihan kedua adalah TPA Regional Solok yang dinilai memiliki akses infrastruktur lebih baik.

"Ekspektasi kami adalah Awina dapat mengawali investasi di Kota Padang sebagai model percontohan. Kesuksesan proyek ini akan membuka peluang replikasi di daerah-daerah lain di Sumatera Barat," harap Fuaddi.

Sumbarkita.com, Dharmasraya - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumbar, Adib Alfikri, menekankan perlunya penguatan pengawasan perizinan yang ketat antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Hal tersebut disampaikan dalam forum diskusi strategis yang digelar Bupati Dharmasraya di Kediaman Resmi Bupati Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, Selasa (3/6/2025) malam.

Adib mengingatkan bahwa setiap tingkatan pemerintahan memiliki tanggung jawab melaksanakan pengawasan perizinan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing. Pertemuan yang bertema "Diskusi Strategis" ini menghadirkan para pemimpin Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta perusahaan swasta yang beroperasi di sektor perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan perbankan.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, khususnya Dinas Pertanian dan Perkebunan. Kegiatan ini bertujuan mempererat hubungan kerja sama sekaligus membangun kolaborasi strategis untuk pembangunan Kabupaten Dharmasraya secara berkelanjutan.

Didampingi sejumlah Pejabat Fungsional Penata Perizinan, Kepala DPMPTSP Sumbar menyampaikan amanat Gubernur Sumatera Barat terkait dampak aktivitas perusahaan perkebunan dan pertambangan. "Kami meminta supaya para perusahaan yang aktivitasnya berakibat kepada rusaknya jalan agar berkontribusi dalam pemeliharaan dan perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkan karena berdampak terhadap aktivitas masyarakat luas," tegas Adib.

Lebih lanjut, Adib menegaskan bahwa peran pengawasan perizinan oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan provinsi menjadi kunci utama dalam menjaga kepatuhan perusahaan. Mekanisme pengawasan ini memungkinkan pemerintah daerah memberikan teguran langsung apabila ditemukan penyimpangan atau dampak negatif akibat aktivitas usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan.

"Apabila dalam pengawasan ditemukan adanya penyimpangan ataupun dampak buruk akibat aktivitas usaha, maka Pemda bisa langsung memberikan teguran untuk segera ditindaklanjuti oleh perusahaan terkait," ujar Adib menjelaskan pentingnya koordinasi antar tingkatan pemerintahan.

Sementara itu, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani dalam sambutannya meminta keterlibatan aktif badan usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Selain program CSR, Bupati Annisa secara khusus meminta kontribusi perusahaan perbankan untuk mempercantik kawasan ibu kota kabupaten.

"Selain CSR, kami minta kepada perusahaan perbankan agar berkontribusi untuk mempercantik kawasan Ibu Kota Kabupaten dalam bentuk mengarahkan biaya promosi untuk menata taman yang ada atau membuat yang baru. Perusahaan nanti dapat mencantumkan logo perusahaan dan Pemkab akan membebaskan pajak reklamenya," tegas Bupati Annisa memberikan insentif bagi pelaku usaha yang berpartisipasi.

Sebelum mengakhiri pertemuan, Kepala DPMPTSP Sumbar menghimbau seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun Kabupaten Dharmasraya dan menciptakan hubungan harmonis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Menurutnya, hubungan yang harmonis akan menciptakan situasi kondusif bagi iklim investasi yang pada akhirnya membuat Dharmasraya semakin menarik di mata investor potensial.

"Hubungan yang harmonis akan menciptakan situasi yang kondusif bagi iklim investasi. Sehingga Dharmasraya akan semakin menarik di mata investor potensial untuk menanamkan modalnya," pungkas Adib menekankan pentingnya sinergi dalam mendukung pengawasan perizinan yang efektif untuk pembangunan daerah berkelanjutan. [*/ag]

Sumbarkita.com, Batusangkar - Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tuah Sepakat tengah menjalankan transformasi strategis dalam mendukung program hilirisasi digital dan ketahanan pangan nasional melalui pendekatan bertahap di Kabupaten Tanah Datar. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini membuktikan bahwa pembangunan nasional dapat dimulai dari tingkat daerah dengan kolaborasi dan inovasi yang terukur.

Direktur Utama Perumda Tuah Sepakat, Veri Kurniawan, menjelaskan bahwa sejak mendapat penyertaan modal dari Pemerintah Daerah pada akhir tahun 2022, perusahaan langsung mengoperasikan tiga unit bisnis strategis. "Kami mengaktifkan TuasMart untuk mendukung hilirisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta distribusi pangan murah, TuasMedia untuk digitalisasi aset dan potensi wisata, serta TuasFood sebagai fasilitas ekonomi di pusat Kota Batusangkar," ungkap Veri dalam keterangan tertulis kepada Cekricek.id, Rabu (13/11/2024).

Program pasar murah keliling nagari yang dijalankan TuasMart sepanjang tahun 2023 menjadi bentuk intervensi harga pangan berbasis kebutuhan masyarakat. Perumda juga menjalin kemitraan strategis dengan BUMD DKI Jakarta untuk memperoleh pasokan Minyakita dari Food Station. Sejumlah produk olahan seperti ayam beku dan pisang frozen telah diuji coba di pasar lokal sebagai bagian dari pengembangan rantai pasok produk beku Tanah Datar.

Dalam aspek hilirisasi digital, TuasMedia melakukan pendokumentasian profesional terhadap UMKM mulai dari warung makan, kedai kopi, hingga destinasi wisata. Konten promosi dipublikasikan melalui kanal media sosial @TanahDatarSpot dan @SumbarSpot dengan memberikan file foto dan video secara gratis kepada pelaku usaha. Langkah ini bertujuan membentuk ekosistem digital yang mandiri bagi UMKM Tanah Datar.

Program Nagari Go Online menjadi inisiatif terbaru TuasMedia untuk mendigitalisasi seluruh nagari di Tanah Datar secara komprehensif. Perumda secara aktif mendatangi kantor-kantor wali nagari dan menawarkan program digitalisasi sebagai kontribusi konkret terhadap pemerintahan nagari. "Melalui digitalisasi, potensi lokal akan dikenal perantau, wisatawan, dan investor potensial," terang Veri.

Beberapa nagari di Tanah Datar telah menyepakati program Nagari Go Online sebagai proyek percontohan pada awal tahun 2025. Perumda Tuah Sepakat menargetkan seluruh 75 nagari di Kabupaten Tanah Datar dapat terdigitalisasi secara bertahap.

Untuk memperkuat ketahanan pangan, Perumda Tuah Sepakat memperoleh dukungan fasilitas cold storage dan reefer container dari Badan Pangan Nasional pada akhir tahun 2024. Fasilitas infrastruktur ini akan dioperasikan mulai tahun 2025 untuk menyimpan cabai dan komoditas sayur saat panen raya guna menstabilkan harga pasar. Selain itu, fasilitas tersebut akan digunakan mengolah buah segar menjadi produk beku bernilai tambah atau frozen fruit.

Kabupaten Tanah Datar memiliki lahan subur yang cocok untuk berbagai buah komersial seperti alpukat, sirsak, melon, dan stroberi. Perumda mulai mengintervensi sektor ini dengan pendekatan hilirisasi melalui penciptaan kepastian harga dan pasar bagi petani lokal.

Strategi hilirisasi ini membuka peluang baru bagi pertanian buah berkualitas yang dapat dipasarkan dalam bentuk segar maupun olahan. Target pasar diarahkan pada sektor Hotel, Restoran, dan Katering (HOREKA) di Sumatera Barat, Pekanbaru, dan Jambi.

Perumda kini merancang skema kolaboratif bersama BUMDes dan kelompok tani di nagari sebagai bagian pengembangan One Village One Product (OVOP). Konsep yang telah berhasil diadopsi di berbagai kota besar Indonesia ini dikembangkan di Tanah Datar agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penghasil bahan mentah, tetapi juga pelaku aktif dalam rantai nilai. Perumda menyediakan dukungan logistik, infrastruktur, dan jaringan pasar, sementara BUMDes dan masyarakat menjadi produsen serta pengelola produk unggulan nagari.

"Seluruh langkah ini dirancang sebagai ekosistem jangka panjang yang tidak bergantung pada figur tertentu. Kami membangun sistem, bukan sekadar proyek," jelas Veri. Fondasi yang dibentuk saat ini diharapkan dapat dilanjutkan siapa pun pemimpinnya dengan arah dan semangat yang sama yaitu membangun dari bawah, memberdayakan masyarakat, dan membuka ruang kontribusi bagi generasi muda.

Sebagai perusahaan publik, Perumda Tuah Sepakat memahami bahwa hasil kerja mereka akan selalu dalam sorotan masyarakat. Namun, hal tersebut justru menjadi semangat untuk tetap terbuka, akuntabel, dan siap dievaluasi. "Bagi Tuah Sepakat, kritik bukanlah ancaman, tetapi bagian dari proses untuk menjadi lembaga yang semakin relevan dan bertumbuh," tambahnya.

Program hilirisasi digital dan ketahanan pangan yang dijalankan Perumda Tuah Sepakat masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan dukungan serta ruang untuk terus berkembang. Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan jalan pulang bagi petani yang ingin sejahtera, UMKM yang ingin tumbuh, nagari yang ingin dikenal, dan generasi muda yang ingin kembali membangun kampung halamannya. [*/]

Sumbarkita.com, Padang — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menggagas program bertajuk Galeh Babelok sebagai upaya memperkuat keterlibatan perantau dalam peningkatan ekonomi daerah.

Program Galeh Babelok merupakan inisiatif promosi potensi daerah yang berfokus pada tiga sektor utama, yakni perdagangan (trade), pariwisata (tourism), dan investasi (investment), atau TTI. Langkah ini sejalan dengan prioritas nasional yang menempatkan sektor TTI sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Kepala Disperindag Sumbar, Novrial, menjelaskan bahwa Galeh Babelok mengintegrasikan sejumlah agenda promosi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Misi Dagang Disperindag, Promosi dan Travel Fair Dinas Pariwisata, serta Investment Forum dan Business Matching dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dikemas dalam satu agenda besar bernama Galeh Babelok Sumatera Barat.

“Selama ini masing-masing OPD—Disperindag, DPMPTSP, dan Dispar—melaksanakan kegiatan promosi secara terpisah. Dengan adanya Galeh Babelok, seluruh program tersebut digabungkan dan disinergikan dengan agenda kunjungan Bapak Gubernur ke daerah-daerah yang memiliki komunitas perantau Minang,” ujar Novrial.

Lebih lanjut, Novrial menyampaikan bahwa komunitas perantau Minang yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Minang (IKM) di wilayah tujuan program juga berperan aktif dalam menyukseskan acara, termasuk dalam penyediaan tempat pertemuan.

“Selain dengan IKM setempat, kami juga menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah tujuan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dukungan yang diharapkan antara lain berupa fasilitas tempat, kurasi peserta, serta keterlibatan OPD terkait,” tambahnya.

Novrial juga menekankan pentingnya kurasi peserta dalam program ini. Hanya pelaku usaha dengan produk berkualitas, kesiapan penjualan, dan potensi permintaan tinggi di daerah tujuan yang akan diikutsertakan.

Di kesempatan terpisah, Kepala DPMPTSP Sumbar, Adib Alfikri, menuturkan bahwa pihaknya telah menggelar rapat koordinasi dan coaching clinic dengan DPMPTSP kabupaten/kota se-Sumbar sebagai bentuk dukungan terhadap Galeh Babelok.

“Rapat koordinasi dilakukan untuk menginventarisasi data potensi investasi dan aset daerah yang layak dikembangkan melalui kerja sama. Sementara coaching clinic bertujuan memberikan asistensi teknis kepada DPMPTSP kabupaten/kota dalam menyusun data potensi yang akurat dan siap digunakan,” jelas Adib.

Selain itu, DPMPTSP Sumbar juga telah menjalin komunikasi dengan pengurus KADIN di provinsi tujuan kunjungan serta asosiasi bisnis seperti PHRI, APINDO, dan REI.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Luhur Budianda, melalui sambungan telepon mengatakan bahwa pihaknya tengah menyiapkan data destinasi pariwisata unggulan beserta fasilitas pendukungnya untuk dipromosikan dalam Galeh Babelok. Dispar juga melibatkan PHRI, Indonesia Home Stay Association (IHSA) atau Perhimpunan Homestay Sumatera Barat (PHSB), serta desa wisata.

“Para pelaku pariwisata yang akan dilibatkan diwajibkan memiliki produk dan pengalaman yang mumpuni. Kami juga mendorong mereka untuk menyiapkan paket-paket wisata yang berkualitas dan menarik secara harga,” ujar Luhur yang akrab disapa Budi.

Menutup perbincangan, Novrial menyampaikan bahwa kegiatan perdana Galeh Babelok akan dilaksanakan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

“Semoga Galeh Babelok berjalan lancar dan berdampak nyata terhadap peningkatan hubungan dagang, investasi, dan kunjungan wisata, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat,” pungkasnya. [*/AG]

Sumbarkita.com, Padang Panjang — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan memanggil pemilik Perusahaan Otobus (PO) Antar Lintas Sumatera (ALS) menyusul terjadinya kecelakaan Bus ALS di Padang Panjang, Sumatera Barat. Kecelakaan Bus ALS yang terjadi pada Selasa (7/5/2024) tersebut mengakibatkan sejumlah korban jiwa.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Ahmad Yani, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, bus ALS yang terlibat dalam kecelakaan tidak memiliki izin operasi yang sah. "Hal ini tentu sangat menjadi perhatian. Kami akan memanggil pemilik dari PO tersebut dan akan bertindak tegas agar kejadian serupa tidak terulang," kata Ahmad Yani seperti dilansir Antara pada Kamis (8/5/2024).

Kecelakaan Bus ALS yang terjadi di kawasan Padang Panjang ini menjadi sorotan serius pihak berwenang, terlebih setelah terungkap bahwa kendaraan tersebut beroperasi tanpa dokumen lengkap. Meskipun masa berlaku uji berkala bus masih aktif hingga 14 Mei 2025, ketiadaan izin operasi merupakan pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi.

Ahmad Yani menjelaskan bahwa Kemenhub saat ini tengah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, Dinas Perhubungan setempat, dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk menyelidiki penyebab kecelakaan di Padang Panjang tersebut secara menyeluruh. Menurutnya, setiap kendaraan umum wajib memenuhi persyaratan kelaikan operasional sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, dan PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.

"Setiap kendaraan umum wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dan memenuhi standar pelayanan minimal," tegas Ahmad Yani.

Lebih lanjut, Kemenhub menekankan bahwa selain memiliki izin operasi, kendaraan angkutan umum juga diwajibkan menjalani uji berkala untuk memastikan kelaikan jalan. Tanggung jawab ini berada di pundak penguji kendaraan dan pemilik armada, dalam hal ini PO ALS.

"PO bus wajib melakukan perawatan kendaraan secara periodik. Pengujian kendaraan bertujuan memastikan bus memenuhi standar minimal untuk bisa beroperasi," jelas Ahmad Yani.

Kasus kecelakaan Bus ALS ini juga menjadi momentum bagi Kemenhub untuk mengingatkan seluruh perusahaan angkutan umum agar mengimplementasikan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) sebagaimana diatur dalam Permenhub Nomor 85 Tahun 2018. Sistem ini dirancang untuk menciptakan tata kelola keselamatan yang komprehensif dan terkoordinasi di lingkungan perusahaan.

Ahmad Yani juga mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), pihak berwenang dapat memberikan sanksi berupa pencabutan izin angkutan bagi perusahaan yang melanggar ketentuan. "Jika terjadi kecelakaan dengan kendaraan yang tidak laik jalan, maka perusahaan wajib memberikan ganti rugi kepada korban melalui asuransi kecelakaan," tutupnya.

Dengan adanya kecelakaan Bus ALS di Padang Panjang ini, Kemenhub berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan transportasi darat, khususnya menyangkut perizinan dan kelaikan kendaraan angkutan umum.

Padang, Sumbarkita.com - Pengurus Wilayah Perkumpulan Pengusaha dan Profesional Nahdliyin (P2N) Sumatera Barat periode 2025-2030 secara resmi dikukuhkan melalui pelantikan yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Pengurus Pusat P2N, H. Alven Stony, Selasa (25/2/2025). Acara pengukuhan Pengurus Wilayah P2N Sumbar ini berlangsung di Gubernuran Sumatera Barat dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting.

Dalam acara tersebut, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat P2N, Adi Widodo, membacakan Surat Keputusan kepengurusan P2N Sumbar. Pengurus Wilayah P2N Sumbar yang baru ini akan mengemban tugas selama lima tahun ke depan berdasarkan SK Pengurus Pusat P2N nomor 014/PP/SK-PW/II/2025 tertanggal 6 Januari 2025, yang ditandatangani oleh Ketua Umum PP P2N H. Alven Stony dan Sekretaris Jenderal Adi Widodo, ST.

Pelantikan Pengurus Wilayah P2N Sumbar turut dihadiri oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Penempatan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, H. Ahnas, S.Ag, M.Si. Gubernur Sumatera Barat diwakili oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat, Ir. Nizam Ul Muluk, M.Si, serta Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumbar, Prof. Ganefri.

Struktur organisasi Pengurus Wilayah P2N Sumbar yang baru terbentuk terdiri dari beberapa jajaran. Pada posisi Dewan Penasehat diketuai oleh Prof. H. Ganefri, Ph.D dengan anggota yang terdiri dari Prof. Dr. Ir. Is Prima Nanda, ST, MT; Buya H. Zainal, MS; Prof. Dr. H. Asasriwarni, M.A., M.H; dan Prof. Firman Hasan, SH, LLM. Sementara itu, Dewan Pembina diketuai oleh H. Irwandi Yusuf, SH, dengan anggota Prof. Dr. H. Sukardi, M.T; Hj. Tina Hatta; dan H. King Churcil.

Untuk pengurus harian Pengurus Wilayah P2N Sumbar, posisi Ketua dijabat oleh H. Tafyani Kasim dengan didampingi beberapa Wakil Ketua, yaitu H. Ahmad Syafruddin, SH; H. Hasraf Sani, SE; dan Dedi Vitra Johor, SE. Adapun Sekretaris dijabat oleh H. Rahim Mardanis, SH, MH dengan Wakil Sekretaris Arief Paderi. Posisi Bendahara diisi oleh Efendi Nurdin, SH dengan Wakil Bendahara Jabes Julianita, S.ST.

Struktural Pengurus Wilayah P2N Sumbar juga dilengkapi dengan berbagai bidang kerja. Di antaranya Bidang UMKM, Koperasi & Ekonomi Kreatif yang diketuai Amaniarti; Bidang Industri Media dan Telekomunikasi diketuai Armaidi Tanjung, S.Sos., M.A; dan Bidang Perdagangan dan Industri Manufaktur diketuai Zulheri Rani Ismail, S.E., M.B.A.

Selain itu, terdapat pula Bidang Finansial & Investasi yang diketuai Popi Mailani, AAB; Bidang Hukum Antar Lembaga & Kerjasama Luar Negeri diketuai Ir. Nasirman Chan, ST., M.T., IPM, Asean, Eng CSE; dan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup diketuai Mukhlis M.T. Struktur Pengurus Wilayah P2N Sumbar semakin lengkap dengan adanya Bidang SDA, Mineral dan Migas yang diketuai Rintowijaya, S.E.

Kepengurusan lainnya meliputi Bidang Organisasi dan Komunikasi yang diketuai Chairil Anwar, SE; Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) diketuai Ir. H. Adrinaldi Ibrahim, MM; Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan diketuai Dr. Ir. Yul Amri, M.Sc; dan Bidang Perikanan dan Kelautan diketuai Irwandi, S.Pi, MM.

Melengkapi struktural Pengurus Wilayah P2N Sumbar, terdapat juga Bidang Legal, Hukum dan Advokasi yang diketuai AKBP (P) Sarminal, SH, MH; Bidang Pengembangan Ekonomi Pesantren diketuai Hujaipah Dalimunte, S.Sos I, M.Pd; dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pelatihan diketuai Drs. Zudarmi, M.Si.

Dalam acara yang sama, juga dikukuhkan kepengurusan P2N di empat kabupaten/kota di Sumatera Barat, yaitu Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Tanah Datar. Pengukuhan Pengurus Wilayah P2N Sumbar ini diharapkan dapat memperkuat peran organisasi dalam mendukung pengembangan ekonomi di Sumatera Barat.

Setelah acara pelantikan Pengurus Wilayah P2N Sumbar, kegiatan dilanjutkan dengan seminar bertema "Peluang dan Tantangan Pekerja Migran Indonesia dari Sumatera Barat". Seminar tersebut juga dihadiri oleh para Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari berbagai kabupaten/kota di Sumatera Barat. [*]

Padang, Sumbarkita.com - Sumatera Barat menjadi salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia yang kaya akan ragam budaya dan tradisi. Sepanjang tahun 2025, berbagai event menarik telah dijadwalkan untuk digelar di seluruh wilayah Ranah Minang, mulai dari festival budaya tradisional, pertunjukan seni, event olahraga, hingga konferensi bertaraf internasional yang siap menyambut wisatawan domestik maupun mancanegara.

Dari kemeriahan Festival Tradisi Maapam di Pasaman Barat hingga gelaran bergengsi Minangkabau Travel Mart di Kota Padang, setiap event menawarkan pengalaman unik yang menampilkan kekayaan warisan budaya Minangkabau, keindahan alam, serta perkembangan modern Sumatera Barat. Kalender event ini dirancang sebagai panduan lengkap bagi Anda yang ingin merencanakan kunjungan ke Sumatera Barat sepanjang tahun 2025, memastikan Anda tidak melewatkan berbagai acara menarik yang menjadikan provinsi ini begitu istimewa.

Ya, saya bisa membaca file tersebut dengan jelas. Ini adalah kalender event tahun 2025 untuk wilayah Sumatera Barat. Saya akan menuliskan isinya secara lengkap dalam format yang terstruktur:

West Sumatra Calendar of Events 2025 | Kalender Event Sumatera Barat 2025

Januari 2025

• Januari: Festival Tradisi Maapam (Kabupaten Pasaman Barat)
• Januari: Fun Tubbing Sisawah Fest (Kabupaten Sijunjung)
• Januari: Pacu Jawi (Kabupaten Tanah Datar)
• 15-19 Januari: Pasar Malam Imlek (Kota Padang)

Februari 2025

• 7-9 Februari: Festival Siti Nurbaya (Kota Padang)
• 9 Februari: Festival Cap Go Meh 2025 (Kota Padang)
• Februari: Pacu Kudo (Kota Payakumbuh)
• 27 Februari: Sarantau Sasurambi Balimau (Kabupaten Solok Selatan)
• Februari: Pentas Seni Anak Nagari Sijunjung (PESANKU) (Kabupaten Sijunjung)
• Februari: Festival Lansek Manih VI (Kabupaten Sijunjung)
• Februari: Event Potang Balimau (Kabupaten 50 Kota)
• 21-23 Februari: ASTINDO Travel Air (Kota Padang)
• 19 Februari: Rapat Koordinasi Nasional "Memacu Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pada Tahun 2025 - 2029 Sebagai Transformasi Menuju Indonesia Emas" (Kota Padang)

Maret 2025

• Maret: Pawai Obor dan Bakar Tempuruang (Kabupaten Pasaman Barat)
• Maret: Ramadhan Art Festival (Kota Padang)

April 2025

• 20 April: Blue Ocean Minang Run 2025 (Kota Padang)
• 2-4 April: Festival Rakik Rakik (Kabupaten Agam)
• April: Festival Rayo Anam dan Manjalang Buya Lubuak Landua (Kabupaten Pasaman Barat)
• 10-11 April: Event Tradisi Ceng Beng (Kota Padang)
• 16 April: Festival Langkisau (Kabupaten Pesisir Selatan)
• 2-8 April: Event Bakajang (Kabupaten 50 Kota)
• April: Bukittinggi Photography Competition (Kota Bukittinggi)
• April: Rakernas I Dukcapil se-Indonesia (Kota Padang)
• 16-17 April: Rapat Koordinasi Nasional Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (Kota Padang)

Mei 2025

• 3-4 Mei: Ranah Minang Halal Life Style Festival (Kota Padang)
• 8-12 Mei: International Minangkabau Literacy Festival (IMLF) (Kota Padang)
• 8-12 Mei: Festival Muaro Padang (Kota Padang)
• 16-23 Mei: Festival Paralayang Bukik Marando (Kabupaten Pasaman Barat)
• Mei: Festival Durian (Kabupaten Solok Selatan)
• Mei: Pacu Jawi Batasi Siliek (Kota Payakumbuh)
• Mei: Festival 10 Kenagarian (Kota Payakumbuh)
• Mei: Simposium Internasional We Are Site Managers (Kota Padang)

Juni 2025

• 21-22 Juni: Padang Skateland 2025 (Kota Padang)
• 27 Juni: Pesona Budaya Tabuk Piaman 2025 (Kota Pariaman)
• Juni: Pacu Kudo (Kota Padang Panjang)
• Juni: Jambore Polderwis Nasional (Kota Padang)
• Juni: Festival Balon Udara (Kabupaten Pasaman Barat)
• Juni: Festival Muharam (Kota Padang Panjang)

Juli 2025

• Juli: Mandeh Exotic Run (Kabupaten Pesisir Selatan)
• Juli: Payakumbuh Botuang Festival (Kota Payakumbuh)
• 17-20 Juli: Festival Pesona Mentawai Tahun 2025 (Kab. Kep. Mentawai)
• Juli: Festival 5 Danau (Kabupaten Solok)
• Juli: Pasa Harau Art & Culture Festival (Kabupaten 50 Kota)
• Juli: Festival Ronggeang (Kabupaten Pasaman Barat)
• Juli: Creative mARTket 2025 (Kota Payakumbuh)
• Juli: Festival Marandang (Kota Padang)
• Juli: Culture Diversity Geopark Festival (Kabupaten Sijunjung)
• Juli: MESRA (Festival Multi Etnik Nusantara Art Festival) (Kabupaten Sijunjung)
• Juli: Basafa (Kabupaten Padang Pariaman)
• Juli: Event Fun Bike Wisata Bareng Sakato Ale (Kabupaten 50 Kota)
• Juli: Forum penanggulangan Risiko Bencana Nasional (Kota Padang)

Agustus 2025

• 7-9 Agustus: Rang Solok Baralek Gadang (Kota Solok)
• Agustus: Pameran Regional Tema "Manuskrip" se Sumatera (Kota Padang)
• Agustus: Festival Selaju Sampan (Kabupaten Pasaman Barat)
• 5-6 Agustus: Gowes Siti Nurbaya (Kota Padang)
• 9-10 Agustus: Festival Malin Kundang (Kota Padang)
• Agustus: Dharmasraya Batik Lion Carnival (Kabupaten Dharmasraya)
• Agustus: Lomba Solo Song Lagu Minang (Kabupaten Sijunjung)
• 21 Agustus: Festival Kebudayaan Matur (Kabupaten Agam)
• Agustus: Festival Merah Putih (Kota Padang Panjang)
• Agustus: Festival Merah Putih (Kota Padang)
• Agustus: Pameran Regional Tema "Manuskrip" se Sumatera (Kota Padang)

September 2025

• September: Sawahlunto International Songket Silungkang Carnival ( SISCA ) (Kota Sawahlunto)
• 10-12 September: World Islamic Entrepreneur Summit 2025 (Kota Padang)
• September: Padang Super Jazz (Kota Padang)
• 21-23 September: Perayan Titik Kulminasi (Kabupaten Pasaman)
• September: Pacu Itiak (Kota Payakumbuh)
• September: Festival Seni Anak Nagari Tanjung Bonai Aur (Kabupaten Sijunjung)
• September: Bakaue Adat Nagari Tanjung Gadang "Rang Tanjung Gadang Baralek Gadang" (Kabupaten Sijunjung)
• September: Bakaue Adat, Festival Adat, Seni, Budaya dan Produk Unggulan Nagari (Kabupaten Sijunjung)
• September: Bakaue Adat Nagari Muaro (Kabupaten Sijunjung)
• 2-4 September: Karambie Festival (Kabupaten Padang Pariaman)
• September: Konferensi Regional Teknik Jalan ke 16 (Kota Padang)

Oktober 2025

• Oktober: Sawahlunto International Music Festival (SIMFes) 2025 (Kota Sawahlunto)
• Oktober: Bakaue Adat Nagari Aie Angek (Kabupaten Sijunjung)
• Oktober: Event Pacu Terbang Itik (Kabupaten 50 Kota)
• Oktober: Tungka Festival (Kabupaten 50 Kota)
• Oktober: Event Trabas Wisata (Kabupaten 50 Kota)
• 7-10 Oktober: Minangkabau Travel Mart (Kota Padang)

November 2025

• November: Pekan Ekonomi Kreatif Kota Padang (Kota Padang)
• November: Fun Tubbing dan Fun Bike Taratak Baru (Kabupaten Sijunjung)
• November: Pertemuan Asosiasi Bapelkes se-Indonesia (Kota Padang)

Desember 2025

• Desember: Sawahlunto Derby 2025 (Kota Sawahlunto)
• 4-7 Desember: Festival Pesona Minangkabau (Kabupaten Tanah Datar)
• 2 Desember: Serak Gulo (Kota Padang)
• 13-14 Desember: Semarak Budaya Pauah & Trdisi Khitan Massal (Kota Padang)
• 20-21 Desember: Event akhir Tahun 2025 (Kota Padang)
• Desember: Buru Alek ( PORBI ) (Kota Payakumbuh)
• Desember: Payakumbuh Barelek Godang ( Bagodang ) (Kota Payakumbuh)
• 27 Desember: GASS Chapter IV (Kabupaten Solok Selatan)
• Desember: Solok Festival Kreatif (Kota Solok)
• Desember: Bakaue Adat Nagari Sijunjung (Kabupaten Sijunjung)
• Desember: Colour Run Fest SeasonIV (Kabupaten Sijunjung)
• Desember: Berkau Adat Tutuk Bingkolang dan Maarak 1.100 Bungkus Bongko (Kabupaten Sijunjung)
• Desember: Event Kicau Burung (Kota Padang Panjang)
• Desember: Papa Fest (Kota Padang Panjang)
• Desember: Festival Legusa (Kabupaten 50 Kota) [*]

Padang, Sumbarkita.com - Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengumumkan perpanjangan rute Car Free Day di Padang mulai 19 Januari 2025. Keputusan ini diambil menyusul tingginya antusiasme masyarakat dalam mengikuti program Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) yang telah berjalan selama ini.

Kepala Dispora Sumbar mengungkapkan bahwa rute Car Free Day di Padang akan diperpanjang dari 1,8 kilometer menjadi 2,5 kilometer. Perpanjangan rute tersebut mencakup penambahan jalur sepanjang 700 meter hingga ke simpang Kandang.

"Pada tahun 2025 ini akan ditambah sepanjang 700 meter hingga ke simpang Kandang menjadi 2,5 kilometer," ujar pihak Dispora Sumbar melalui akun Instagram resminya.

Sosialisasi perpanjangan rute Car Free Day di Padang telah dilaksanakan pada Jumat (10/1/2025) di Auditorium Gubernuran Sumbar. Kegiatan ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Trans Padang, pelaku usaha, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). TNI dan Polri juga turut hadir dalam sosialisasi tersebut.

Sebelum perpanjangan rute diberlakukan, Car Free Day di Padang akan tetap dilaksanakan dengan rute seperti biasa pada 12 Januari 2025.

Hal ini sesuai dengan Surat Pengumuman Kepala Dispora Sumbar Nomor 426/102/Dispora-PO/2025. Rute reguler tersebut membentang dari simpang Masjid Raya Sumbar, melalui Jalan Rasuna Said, hingga simpang depan Bank Indonesia di Jalan Sudirman dengan total panjang 1,8 kilometer.

Padang, Sumbarkita.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh wajib pajak terkait kendala akses sistem Core Tax yang baru diimplementasikan sejak awal tahun 2025. Bersamaan dengan hal tersebut, praktisi hukum perpajakan menyoroti pentingnya keseimbangan antara modernisasi sistem dan kepastian hukum dalam masa transisi ini.

DJP dalam Keterangan Tertulis bernomor KT-02/2025 menegaskan komitmennya untuk terus melakukan perbaikan. Hingga 9 Januari 2025 kemarin, tercatat 126.590 wajib pajak telah berhasil mendapatkan sertifikat digital untuk penandatanganan faktur pajak, dengan 34.401 wajib pajak telah membuat 845.514 faktur pajak dan 236.221 di antaranya telah tervalidasi.

Sistem Core Tax kini telah mampu memproses pengiriman faktur format XML dengan kapasitas hingga 100 faktur per pengiriman. DJP juga telah menyelesaikan perbaikan pada sistem pendaftaran, termasuk pengaturan ulang kata sandi, pemadanan NIK-NPWP, dan implementasi sistem pengenalan wajah untuk sertifikat elektronik.

Menanggapi perkembangan tersebut, Managing Director Firma Hukum Pragma Integra, Arief Paderi, dalam keterangan tertulis yang diterima Sumbarkita.com, menyampaikan apresiasinya atas transparansi DJP. "Kami mengapresiasi langkah DJP yang transparan dalam mengakui kendala sistem Core Tax dan komitmennya untuk melakukan perbaikan. Namun, sebagai firma yang mendampingi berbagai korporasi, kami melihat adanya beberapa isu krusial yang perlu mendapat perhatian serius," ungkap Paderi.

Kendala teknis dalam implementasi Core Tax telah menimbulkan dampak signifikan terhadap operasional perusahaan. "Keterlambatan dalam penerbitan faktur pajak bukan hanya masalah administratif, tetapi berdampak langsung pada arus kas perusahaan dan dapat mempengaruhi pelaporan keuangan akhir tahun," jelas Paderi.

DJP dalam keterangannya menegaskan bahwa tidak akan ada sanksi administrasi selama masa transisi. "DJP memastikan tidak ada beban tambahan kepada Wajib Pajak sebagai akibat penggunaan sistem yang berbeda antara sistem yang selama ini digunakan dengan sistem yang baru," demikian kutipan dari keterangan tertulis DJP.

Meski demikian, Paderi memandang perlu adanya kepastian hukum yang lebih konkret. "Kami merekomendasikan DJP untuk menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang secara spesifik mengatur pembebasan sanksi selama masa transisi ini, termasuk kejelasan tentang periode pembebasan dan cakupannya," tambah Paderi.

DJP telah melakukan berbagai perbaikan sistem pembayaran, termasuk aplikasi pembuatan kode billing, pemindahbukuan, dan pembayaran tunggakan pajak. Layanan pengajuan SKB PPh, SKB PPN, KSWP, dan status PKP juga telah mengalami peningkatan kualitas.

Untuk penanganan jangka pendek, Paderi menyarankan pembentukan tim khusus yang dapat memberikan solusi cepat. Sementara untuk jangka panjang, Paderi menekankan pentingnya periode transisi yang lebih terstruktur. "Modernisasi sistem perpajakan memang diperlukan, tetapi harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur teknologi dan sosialisasi yang memadai. Kami siap mendukung upaya pemerintah dengan memberikan masukan konstruktif demi perbaikan sistem perpajakan nasional," tutup Paderi. [Press Release]